BATAMCLICK.COM: SPPG Makan Bergizi Gratis serap pangan desa menjadi pesan tegas yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Ia mendorong agar setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak hanya fokus pada distribusi makanan, tetapi juga aktif menggerakkan ekonomi lokal.
Saat melakukan kunjungan kerja di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Zulhas menekankan pentingnya tata kelola SPPG yang berpihak pada desa. Ia meminta agar seluruh kebutuhan bahan pangan dipasok langsung dari sumber-sumber lokal.
“Tata kelola SPPG harus mengambil barang dari desa, boleh dari BUMDes, koperasi desa, atau UMKM,” ujarnya.
Rantai Ekonomi Desa Harus Saling Menguatkan
Zulhas menilai kebijakan ini bukan sekadar teknis distribusi, melainkan strategi besar untuk membangun ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan. Ia ingin setiap program pemerintah saling terhubung dan memberi dampak ganda.
Dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, serta pelaku UMKM, rantai ekonomi desa akan bergerak lebih cepat. Selain itu, perputaran uang akan tetap berada di wilayah desa, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.
Ia menegaskan bahwa program pemenuhan gizi harus berjalan seiring dengan penguatan ekonomi lokal. Dengan demikian, manfaatnya tidak hanya dirasakan anak-anak penerima, tetapi juga oleh pelaku usaha di desa.
“Usaha desa saling bekerja sama, sehingga ekonomi desa tumbuh, anak menjadi sehat, dan pangan berdaulat,” kata Zulhas.
Dari Gizi Anak Menuju Kedaulatan Pangan
Zulhas melihat program Makan Bergizi Gratis sebagai fondasi masa depan bangsa. Ia tidak ingin program ini dipahami secara sempit sebagai kegiatan pemberian makanan semata.
Sebaliknya, ia mendorong integrasi antara program gizi dan pembangunan ekonomi desa. Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat membangun ketahanan pangan yang kuat sekaligus menciptakan generasi yang sehat.
Selain itu, keterlibatan langsung pelaku usaha desa dalam penyediaan bahan pangan akan memperpendek rantai distribusi. Dampaknya, proses menjadi lebih efisien, harga lebih stabil, dan keuntungan lebih banyak dinikmati masyarakat lokal.
“Program makan bergizi bukan hanya sekadar memberikan makan, tapi membantu masa depan Indonesia yang hebat,” ujarnya.
Rantai Pasok Lebih Pendek, Dampak Lebih Besar
Ketika bahan pangan berasal dari desa, SPPG tidak perlu bergantung pada distribusi panjang yang kerap memicu biaya tinggi. Justru, sistem ini membuat rantai pasok menjadi lebih sederhana dan efektif.
Di sisi lain, pelaku usaha desa mendapatkan kepastian pasar. Mereka bisa meningkatkan produksi karena permintaan jelas dan berkelanjutan.
Kondisi ini menciptakan efek berantai: petani meningkat pendapatannya, UMKM berkembang, dan desa menjadi lebih mandiri secara ekonomi.
Capaian SPPG Terus Meningkat
Data Badan Gizi Nasional menunjukkan perkembangan signifikan dalam implementasi program ini. Dari total rencana 28.562 unit SPPG, sebanyak 23.597 unit atau sekitar 83 persen sudah beroperasi di berbagai daerah.
Meski demikian, masih ada tantangan yang perlu diselesaikan, terutama terkait standar kualitas. Saat ini, baru 7.204 unit SPPG yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Menariknya, Nusa Tenggara Barat menjadi daerah dengan rasio SLHS tertinggi, yakni mencapai 65,64 persen dari total SPPG yang beroperasi di wilayah tersebut.
Menuju Desa Mandiri dan Generasi Sehat
Langkah mendorong SPPG menyerap bahan pangan dari desa menunjukkan arah kebijakan yang semakin terintegrasi. Pemerintah tidak hanya mengejar target gizi, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi masyarakat.
Dengan strategi ini, desa tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, melainkan menjadi pusat pertumbuhan baru. Sementara itu, anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang lebih baik untuk masa depan mereka.
Jika berjalan konsisten, kebijakan ini tidak hanya menggerakkan ekonomi desa, tetapi juga mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan nasional.
