BATAMCLICK.COM: WFH Batam hingga kini belum diterapkan oleh Pemerintah Kota Batam. Namun, kebijakan ini bukan ditolak, melainkan masih dalam proses kajian menyeluruh yang mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari efisiensi anggaran hingga kesiapan teknis pelaksanaannya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, menegaskan bahwa pihaknya tengah melakukan penghitungan komprehensif agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Perlu kami luruskan, Pemko Batam tidak menolak kebijakan WFH. Saat ini kami masih melakukan penghitungan secara komprehensif, terutama terkait besaran efisiensi yang bisa dicapai,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Hitung Efisiensi, Belum Ada Angka Pasti
Pemko Batam hingga saat ini belum mengantongi angka pasti terkait potensi penghematan anggaran apabila sistem kerja dari rumah diterapkan di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).
Karena itu, pemerintah daerah memilih berhati-hati dan terus mengumpulkan data dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini dilakukan agar kebijakan WFH tidak sekadar mengikuti tren, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap efisiensi belanja daerah.
Rudi menegaskan bahwa seluruh perhitungan masih berlangsung dan belum menghasilkan angka final yang bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan.
Aspek Teknis Jadi Perhatian Serius
Selain faktor anggaran, Pemko Batam juga menaruh perhatian besar pada aspek teknis pelaksanaan WFH. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penentuan hari kerja dari rumah agar tidak menimbulkan celah penyalahgunaan kebijakan.
“Salah satu yang kami cermati adalah potensi penambahan hari libur bagi pegawai tertentu jika WFH diterapkan, misalnya bila dilaksanakan pada hari Jumat. Ini sedang kami kaji agar kebijakan tetap tepat sasaran,” jelasnya.
Oleh sebab itu, pemerintah tidak serta-merta menetapkan hari tertentu. Jika nantinya WFH diberlakukan, jadwalnya akan disesuaikan berdasarkan hasil kajian yang matang.
Potensi Hemat BBM dan Listrik
Di sisi lain, WFH dinilai memiliki potensi besar dalam menekan biaya operasional. Pengurangan mobilitas pegawai diyakini dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), sekaligus mengurangi penggunaan listrik di perkantoran.
Namun demikian, Rudi menekankan bahwa potensi tersebut tidak boleh hanya menjadi asumsi. Pemerintah membutuhkan data konkret dan laporan resmi sebagai dasar kebijakan.
Menurutnya, setiap langkah yang diambil harus memiliki indikator terukur, sehingga manfaatnya bisa dipertanggungjawabkan secara administratif maupun publik.
Laporan OPD Masih Disusun
Saat ini, laporan dari masing-masing OPD terkait potensi efisiensi masih dalam proses penyusunan. Belum seluruhnya disampaikan kepada pimpinan daerah, sehingga Pemko Batam belum bisa mengambil keputusan final.
“Hingga saat ini, laporan dimaksud masih dalam proses penyusunan dan belum seluruhnya disampaikan kepada pimpinan daerah,” tegas Rudi.
Dengan demikian, keputusan terkait penerapan WFH di Batam masih menunggu hasil kajian lengkap. Pemerintah memastikan setiap kebijakan yang diambil tidak hanya efektif, tetapi juga tetap menjaga disiplin kerja dan kualitas pelayanan publik.
