Kadin Bintan, Tanjungpinang dan Karimun Minta FTZ Menyeluruh untuk Industri Hilirisasi dan Ketahanan Energi

Kadin Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang mendesak penerapan FTZ menyeluruh untuk mendorong industri hilirisasi dan ketahanan energi di wilayah perbatasan Kepri.
Kadin Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang mendesak penerapan FTZ menyeluruh untuk mendorong industri hilirisasi dan ketahanan energi di wilayah perbatasan Kepri.

BATAMCLICK.COM: Kamar Dagang (Kadin) Bintan, Tanjungpinang dan Karimun minta FTZ menyeluruh untuk industri hilirisasi dan ketahanan energi menjadi isu utama yang mengemuka di Kepulauan Riau. Tiga daerah tersebut, yakni Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang, kini mendorong pemerintah pusat agar memberikan status Free Trade Zone (FTZ) secara menyeluruh, seperti yang telah diterapkan di Batam.

Dorongan ini tidak muncul tanpa alasan. Ketiga wilayah tersebut berada di kawasan strategis perbatasan, sekaligus berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka, serta berhadapan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Kondisi ini dinilai sebagai peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan industri berbasis hilirisasi dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Kadin Bintan: Saatnya Wilayah Perbatasan Naik Kelas

Ketua Kadin Bintan, Asriawadi Gentong, menegaskan bahwa wilayahnya memiliki potensi besar untuk berkembang jika mendapatkan status FTZ secara menyeluruh. Ia menilai, posisi geografis Bintan yang sangat dekat dengan negara tetangga harus dimanfaatkan secara maksimal.

Ia menekankan bahwa Bintan tidak hanya siap menjadi kawasan industri, tetapi juga dapat difokuskan sebagai pusat hilirisasi dan ketahanan energi. Oleh karena itu, pihaknya segera mengambil langkah konkret dengan menyurati Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Selain itu, ia juga berharap pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap usulan tersebut, sehingga realisasi FTZ menyeluruh dapat terwujud dalam waktu dekat. Dengan demikian, Bintan akan mampu bersaing dan berkembang lebih cepat di tengah persaingan kawasan regional.

Karimun Ingin Menyusul Jejak Batam

Hal senada disampaikan Ketua Kadin Karimun, Afrijal. Ia menilai Karimun memiliki peluang yang sama besar untuk berkembang seperti Batam apabila memperoleh status FTZ menyeluruh.

Menurutnya, Karimun memiliki berbagai potensi unggulan, terutama dalam pengembangan industri hilirisasi dan sektor energi. Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah agar segera merespons aspirasi tersebut.

Lebih jauh, Afrijal menegaskan bahwa penerapan FTZ menyeluruh akan menjadi katalis penting dalam menggerakkan sektor industri, meningkatkan investasi, serta membuka lapangan kerja baru di daerahnya.

Integrasi Kawasan Industri Kepri Jadi Kunci

Kadin juga menilai bahwa pengembangan wilayah di Kepulauan Riau tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Sebaliknya, pemerintah perlu mendorong integrasi antarwilayah agar tercipta ekosistem industri yang saling mendukung.

Batam, misalnya, telah lebih dulu berkembang dengan berbagai kawasan industri unggulan. Sementara itu, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang dapat mengambil peran sebagai pusat hilirisasi dan pengembangan energi.

Dengan integrasi tersebut, setiap wilayah dapat memaksimalkan keunggulannya masing-masing, sehingga pertumbuhan ekonomi regional menjadi lebih merata dan berkelanjutan.

Tanjungpinang Siap Jadi Pusat Pertumbuhan Baru

Ketua Kadin Tanjungpinang, Ade Angga, menyampaikan bahwa Tanjungpinang memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan baru di Kepulauan Riau. Sebagai ibu kota provinsi, kota ini terus mengalami perkembangan signifikan, baik di sektor industri, jasa, maupun perdagangan.

Ia menegaskan bahwa penerapan FTZ menyeluruh akan mempercepat laju pertumbuhan tersebut. Terlebih lagi, Tanjungpinang memiliki wilayah yang masih luas dan sangat potensial untuk pengembangan energi terbarukan.

Dengan dukungan kebijakan yang tepat, Tanjungpinang diyakini mampu menjadi pusat industri hilirisasi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Dorong Kepemimpinan Profesional dan Terintegrasi

Selain mendorong status FTZ menyeluruh, Kadin dari ketiga wilayah juga mengusulkan agar pengelolaan kawasan dilakukan oleh tenaga profesional di bidangnya. Mereka menginginkan pembentukan badan pengusahaan (BP) di masing-masing wilayah yang dipimpin oleh figur setingkat menteri.

Tak hanya itu, mereka juga berharap agar koordinasi pengelolaan kawasan berada langsung di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bahkan terhubung langsung dengan Presiden.

Dengan sistem kepemimpinan yang profesional dan terintegrasi, mereka optimistis pengembangan industri hilirisasi dan ketahanan energi di Kepulauan Riau dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan berdaya saing global.

Harapan Besar untuk Masa Depan Kepri

Dorongan kuat dari Kadin Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang menjadi sinyal bahwa daerah-daerah perbatasan siap naik kelas. Mereka tidak hanya ingin berkembang, tetapi juga ingin menjadi bagian penting dalam rantai industri nasional.

Kini, semua mata tertuju pada pemerintah pusat. Jika usulan FTZ menyeluruh ini direalisasikan, maka Kepulauan Riau berpotensi menjelma menjadi pusat industri hilirisasi dan ketahanan energi yang strategis di kawasan Asia Tenggara.***