Oleh: FX. Hastowo Broto Laksito, S.H, M.H
BATAMCLICK.COM: Permintaan maaf dari pejabat publik sering muncul setiap kali terjadi kegaduhan atau kesalahan kebijakan. Mulai dari ucapan kontroversial, tindakan tidak pantas, hingga kebijakan yang merugikan masyarakat, permintaan maaf seolah menjadi jalan keluar cepat bagi pejabat.
Di satu sisi, hal ini mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab moral. Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan apakah permintaan maaf cukup, ataukah ia hanya dijadikan “tameng” untuk menghindari konsekuensi hukum dan politik yang lebih serius.
Perspektif Hukum Administrasi
Dalam hukum administrasi negara, pejabat publik memiliki kewajiban menjalankan tugas berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas kepastian hukum, profesionalitas, dan kepentingan umum menjadi dasar perilaku pejabat.
Ketika seorang pejabat melakukan kesalahan, pertanggungjawaban yang diberikan tidak cukup hanya berupa permintaan maaf. Diperlukan langkah korektif, bahkan sanksi administratif bila diperlukan.
Akuntabilitas Politik dan Hukum
Permintaan maaf dalam ruang publik memiliki makna penting sebagai bentuk akuntabilitas politik. Ia menunjukkan pengakuan kesalahan di hadapan masyarakat. Namun, akuntabilitas politik tidak boleh berhenti pada kata-kata. Publik membutuhkan tindakan nyata, seperti perbaikan kebijakan, transparansi, atau bahkan pengunduran diri jika kesalahan berdampak besar.
Negara hukum tidak boleh membiarkan akuntabilitas berhenti pada simbol. Ia harus diwujudkan dalam mekanisme hukum yang jelas.
Fenomena di Indonesia
Realitas di Indonesia menunjukkan bahwa permintaan maaf pejabat sering kali tidak diikuti dengan konsekuensi hukum yang sepadan. Kesalahan dalam pelayanan publik atau penyalahgunaan kewenangan kerap hanya diselesaikan dengan pernyataan maaf.
Padahal, jika kesalahan itu memenuhi unsur pelanggaran hukum atau etik, maka sanksi administratif, etik, atau bahkan pidana tetap harus ditegakkan. Jika tidak, permintaan maaf hanya akan menjadi formalitas yang meredam kemarahan sesaat, tanpa mengubah kultur birokrasi.
Nilai Etika dan Demokrasi
Dari sisi etika, permintaan maaf memang memiliki nilai simbolis yang besar. Ia menunjukkan kerendahan hati dan kesediaan pejabat untuk dikritik. Namun, dalam konteks hukum dan demokrasi, permintaan maaf tidak bisa menjadi pengganti pertanggungjawaban hukum.
Semakin tinggi posisi seorang pejabat publik, semakin besar pula kewajiban hukumnya. Permintaan maaf tanpa tindak lanjut justru memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Permintaan maaf pejabat publik ketika melakukan kesalahan penting sebagai wujud tanggung jawab moral. Namun, ia tidak boleh diperlakukan sebagai pengganti pertanggungjawaban hukum. Negara hukum menuntut konsekuensi nyata, baik melalui mekanisme administratif, etik, maupun pidana.
Dengan demikian, pejabat publik tidak hanya diminta berani mengucap “maaf”, tetapi juga harus berani menanggung konsekuensi dari perbuatannya. Hanya dengan cara itu kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa benar-benar dipulihkan.
Profil singkat penulis:
Penulis adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi dan aktif menulis isu hukum administrasi negara serta isu publik.
