BATAMCLICK.COM: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan insentif sebesar Rp3 miliar dari pemerintah pusat setelah meraih predikat terbaik pertama kategori penanggulangan kemiskinan hingga stunting pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026. Capaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga mempertegas komitmen daerah dalam menghadirkan kesejahteraan yang merata.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan bahwa keberhasilan tersebut lahir dari kerja bersama. Ia menyebutkan, seluruh elemen mulai dari internal Pemprov Kepri, instansi terkait, hingga masyarakat telah berperan aktif dalam mendorong perubahan yang signifikan.
“Ini capaian yang tentunya berkat dukungan dari banyak pihak, baik internal Pemprov Kepri, instansi terkait, serta masyarakat secara umum,” ujarnya di Tanjungpinang.
Jadi Motivasi Perkuat Program Penanggulangan
Nyanyang tidak hanya melihat penghargaan ini sebagai pencapaian semata, tetapi juga sebagai pemicu semangat baru. Ia menegaskan bahwa Pemprov Kepri akan terus memperkuat berbagai program strategis, terutama dalam menekan angka kemiskinan dan stunting.
Dengan capaian tersebut, pemerintah daerah kini semakin terdorong untuk memperluas jangkauan program, sekaligus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke lapisan terbawah.
Angka Kemiskinan Turun Signifikan
Data terbaru menunjukkan tren yang menggembirakan. Per Maret 2025, angka kemiskinan di Kepulauan Riau tercatat sebesar 4,44 persen atau sekitar 117,28 ribu jiwa. Angka ini menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah keempat secara nasional.
Lebih dari itu, angka tersebut juga mengalami penurunan signifikan dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 5,37 persen. Penurunan ini menjadi indikator kuat bahwa berbagai kebijakan yang dijalankan telah berada di jalur yang tepat.
Stunting Turun, Intervensi Terus Diperkuat
Selain kemiskinan, Pemprov Kepri juga mencatat capaian positif dalam penanganan stunting. Pada tahun 2025, angka stunting berada di kisaran 15 persen, sekaligus menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan angka stunting terendah keempat di Indonesia.
Pemerintah daerah pun tidak berhenti di situ. Berbagai program intervensi terus digencarkan secara terintegrasi, sehingga penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Strategi Terpadu: Dari Bantuan Sosial hingga Gizi Anak
Pemprov Kepri menjalankan berbagai strategi secara paralel. Untuk menekan kemiskinan, pemerintah menyalurkan bantuan sosial, mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta membangun infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas ekonomi.
Sementara itu, untuk penanganan stunting, pemerintah fokus pada intervensi gizi spesifik, program orang tua asuh, serta penyaluran bantuan pangan bergizi. Seluruh program tersebut dirancang agar saling melengkapi dan memberikan dampak nyata.
Ajang Nasional yang Dorong Kinerja Daerah
Ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Palembang menjadi panggung pengakuan atas kinerja daerah. Kegiatan ini memberikan penghargaan dalam empat kategori utama, yaitu penurunan pengangguran, penurunan kemiskinan dan stunting, creative financing, serta pengendalian inflasi.
Melalui ajang ini, pemerintah pusat mendorong daerah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja. Insentif fiskal yang diberikan pun merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Langkah Nyata Menuju Kesejahteraan Berkelanjutan
Keberhasilan Pemprov Kepri meraih insentif Rp3 miliar menjadi bukti bahwa kolaborasi, konsistensi program, serta fokus pada kebutuhan masyarakat mampu menghasilkan perubahan nyata. Ke depan, tantangan tentu masih ada, namun dengan fondasi yang kuat, Kepri optimistis mampu menjaga tren positif ini sekaligus menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.
