Di tengah dinginnya udara Jenewa, Swiss, sebuah dialog penting berlangsung di Palais Wilson. Indonesia hadir bukan hanya sebagai peserta, tapi dengan semangat kuat untuk memastikan hak anak-anak Indonesia mendapatkan perlindungan yang nyata dan berkelanjutan. Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) membawa pesan tegas dan penuh harapan dalam forum dialog konstruktif bersama Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (CRC).
Munafrizal Manan, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kemenham, dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa perlindungan hak anak bukan sekadar janji kosong atau formalitas. Ini adalah komitmen konstitusional yang tertanam dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diwujudkan dalam kebijakan nyata.
“Ini bukan hanya soal kewajiban negara sebagai pihak dalam Konvensi Hak Anak. Lebih dari itu, ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan adil, demi masa depan seluruh anak Indonesia,” ujarnya dengan penuh semangat.
Dalam pertemuan itu, Kemenham tak hanya melaporkan capaian, tapi juga secara jujur mengakui tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Konvensi Hak Anak. Mulai dari menyebarluaskan nilai-nilai HAM di kalangan aparat penegak hukum, memasukkan HAM ke dalam kurikulum pendidikan, hingga menjalankan rencana aksi nasional HAM.
Karena waktu terbatas, delegasi Indonesia juga berjanji akan mengirimkan jawaban tertulis untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, sebagai bukti keseriusan dan keterbukaan dalam dialog ini.
Harapan besar disematkan pada Komite Hak Anak untuk dapat melihat capaian Indonesia secara menyeluruh, agar rekomendasi yang dihasilkan bisa benar-benar relevan dengan konteks dan kebutuhan bangsa.
Rinchen Chopel, bagian dari Satuan Tugas Negara yang menangani laporan Indonesia, juga memberikan apresiasi tinggi terhadap keterbukaan pemerintah. Menurutnya, pembentukan kementerian khusus yang menangani isu HAM adalah langkah maju yang sangat berarti dalam membangun sistem perlindungan HAM yang lebih kuat dan efektif.
Dialog yang berlangsung selama dua hari tersebut bukan sekadar rutinitas pelaporan. Ini adalah panggung bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmen dan perjuangan nyata demi hak anak yang lebih baik, di hadapan dunia.
Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Kuasa Usaha Ad Interim Perwakilan Tetap RI di Jenewa dan Munafrizal Manan, datang membawa suara dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappenas, serta Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Bersama, mereka berusaha menghadirkan gambaran utuh tentang upaya perlindungan hak anak di Indonesia.
Ini bukan sekadar laporan, tapi kisah nyata tentang bagaimana sebuah bangsa memperjuangkan masa depan generasi penerusnya, di panggung dunia yang penuh tantangan.
Sumber: Antara
Editor: Novia Rizka
