Oleh: Dr. Agatha Jumiati, S.H, M.H
Dosen Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta
Konflik antarwarga akibat kebisingan lingkungan semakin sering terjadi di kawasan permukiman, baik di perkotaan maupun pedesaan. Suara musik keras hingga larut malam, knalpot bising, pesta keluarga, karaoke, renovasi rumah di jam istirahat, hingga penggunaan pengeras suara yang berlebihan kerap menjadi pemicu pertengkaran antar tetangga. Ironisnya, persoalan yang awalnya terlihat sepele sering berkembang menjadi konflik serius, bahkan berujung kekerasan fisik maupun proses hukum.
Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan kebisingan bukan hanya masalah kenyamanan biasa, tetapi juga berkaitan dengan hak warga atas ketenteraman lingkungan dan ketertiban sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang memang memiliki kebebasan untuk menjalankan aktivitasnya. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh mengganggu hak orang lain untuk memperoleh rasa aman, nyaman, dan ketenangan di lingkungan tempat tinggalnya.
Di banyak kawasan permukiman, konflik akibat kebisingan sering dipicu rendahnya kesadaran sosial mengenai batas penggunaan ruang bersama. Sebagian orang merasa bebas memutar musik keras karena berada di rumah sendiri. Ada pula yang menganggap kegiatan hajatan atau acara keluarga dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan kenyamanan lingkungan sekitar. Di sisi lain, warga yang terganggu kadang memilih memendam emosi hingga akhirnya konflik meledak secara emosional.
Persoalan ini menjadi semakin kompleks karena kebisingan bersifat relatif. Apa yang dianggap biasa oleh satu pihak belum tentu diterima pihak lain. Karena hal tersebut, penyelesaian konflik kebisingan sering kali membutuhkan keseimbangan antara toleransi sosial dan kepastian aturan hukum.
Dalam perspektif hukum, ketertiban lingkungan sebenarnya merupakan bagian penting dari kehidupan bermasyarakat yang dilindungi negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakui bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan yang baik tentu tidak hanya berkaitan dengan udara atau kebersihan, tetapi juga kenyamanan dan ketenteraman hidup masyarakat.
Dalam konteks ketertiban umum, pemerintah daerah biasanya juga memiliki peraturan daerah terkait ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang mengatur larangan menimbulkan gangguan lingkungan, termasuk kebisingan yang mengganggu warga sekitar. Kebisingan berlebihan bukan semata persoalan etika bertetangga, tetapi juga dapat masuk ke ranah pelanggaran ketertiban umum.
Dalam kondisi tertentu, konflik akibat kebisingan bahkan dapat berkembang menjadi persoalan pidana. Ketika pertengkaran berubah menjadi ancaman, penganiayaan, perusakan, atau tindakan kekerasan lainnya, maka hukum pidana dapat diterapkan. Tidak sedikit kasus di masyarakat bermula hanya dari suara musik keras, tetapi berakhir dengan tindak pidana akibat emosi yang tidak terkendali.
Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan kecil dalam kehidupan sosial dapat berubah menjadi konflik hukum apabila tidak diselesaikan dengan komunikasi dan kesadaran sosial yang baik. Penyelesaian persoalan kebisingan seharusnya lebih mengedepankan pendekatan preventif dan musyawarah sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.
Dalam budaya masyarakat Indonesia, hubungan bertetangga sebenarnya dibangun atas prinsip saling menghormati dan toleransi. Namun perkembangan gaya hidup modern, kepadatan permukiman, dan meningkatnya individualisme membuat sensitivitas sosial terhadap lingkungan sekitar perlahan menurun. Banyak orang merasa aktivitas pribadi di rumah merupakan urusan masing-masing tanpa menyadari bahwa lingkungan tempat tinggal adalah ruang hidup bersama.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa toleransi memiliki batas. Menghormati kegiatan sosial tetangga bukan berarti harus menerima gangguan tanpa batas waktu dan tanpa mempertimbangkan hak istirahat warga lain. Dalam negara hukum, kebebasan seseorang selalu dibatasi oleh hak orang lain. Karena itu, penggunaan pengeras suara, aktivitas hiburan, atau kegiatan tertentu tetap harus memperhatikan kepentingan lingkungan sekitar.
Pemerintah daerah dan aparat lingkungan juga memiliki peran penting dalam mencegah konflik akibat kebisingan. Ketua RT, RW, maupun perangkat kelurahan seharusnya tidak hanya hadir ketika konflik membesar, tetapi juga aktif membangun kesadaran warga mengenai ketertiban lingkungan. Mediasi sosial di tingkat komunitas sering kali jauh lebih efektif dibanding penyelesaian hukum formal yang cenderung memperuncing hubungan antarwarga.
Selain itu, regulasi mengenai kebisingan lingkungan juga perlu diterapkan secara lebih jelas dan konsisten. Selama ini, banyak masyarakat tidak mengetahui batasan yang dianggap mengganggu ketertiban umum karena kurangnya sosialisasi aturan. Akibatnya, penyelesaian sering bergantung pada emosi dan persepsi subjektif masing-masing pihak.
Fenomena keributan akibat kebisingan juga menunjukkan bahwa ketertiban sosial bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi tanggung jawab bersama sebagai warga masyarakat. Lingkungan yang nyaman tidak tercipta hanya melalui aturan hukum, melainkan melalui kesadaran saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Konflik antarwarga akibat kebisingan lingkungan seharusnya tidak dipandang sebagai persoalan sepele semata. Di balik suara keras dan pertengkaran kecil, terdapat persoalan hak atas kenyamanan hidup, ketertiban sosial, dan penghormatan terhadap ruang bersama. Hukum memang dapat menjadi alat penyelesaian ketika konflik sudah membesar, tetapi ketenangan lingkungan pada dasarnya lebih efektif dijaga melalui kesadaran sosial, komunikasi, dan penghormatan terhadap hak hidup nyaman sesama warga.
