BATAMCLICK.COM: Batam kembali menjadi rujukan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ) di Indonesia. Kota industri itu terus menarik perhatian banyak daerah yang ingin belajar membangun kawasan ekonomi berdaya saing.
Kali ini, rombongan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) datang langsung ke Batam. Mereka dipimpin Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena. Kedatangan mereka disambut Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra.
Suasana pertemuan berlangsung hangat. Dialog berjalan cair. Namun pembahasannya serius. Mereka berbicara soal FTZ, investasi, konektivitas antarpulau, logistik, hingga peluang kerja sama ekonomi antara Batam dan NTT.
Bagi NTT, Batam bukan sekadar kota industri. Batam dianggap sebagai contoh nyata kawasan FTZ yang mampu tumbuh cepat dan memberi dampak besar bagi ekonomi nasional.
NTT Ingin Meniru Kesuksesan Batam
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengatakan pemerintah pusat saat ini tengah menyiapkan pengembangan NTT sebagai kawasan FTZ baru.
Ia menilai NTT memiliki posisi strategis. Wilayah itu berbatasan langsung dengan Timor Leste. Selain itu, NTT juga dekat dengan Australia. Posisi tersebut dinilai sangat potensial untuk membuka jalur perdagangan internasional baru.
Namun, Emanuel sadar bahwa membangun kawasan FTZ tidak cukup hanya dengan status kawasan. Karena itu, ia datang ke Batam untuk belajar langsung dari daerah yang telah lebih dulu berkembang.
“Kami ingin belajar dari Batam yang sudah lama menjadi kawasan FTZ dan terbukti memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Ia juga menggali berbagai strategi yang digunakan Batam dalam menarik investor dan menciptakan iklim usaha yang kompetitif.
Amsakar: Investor Butuh Kepastian dan Kemudahan
Menanggapi hal tersebut, Amsakar Achmad menegaskan bahwa keberhasilan FTZ tidak hanya ditentukan oleh label kawasan bebas.
Menurutnya, investor datang karena melihat kepastian hukum, kemudahan regulasi, dan pelayanan yang cepat.
Karena itu, Batam terus mendorong penyederhanaan perizinan. Digitalisasi layanan juga terus diperkuat agar proses investasi menjadi lebih efisien.
“Investor melihat kepastian dan kemudahan. Karena itu pelayanan perizinan harus dipermudah, termasuk melalui digitalisasi agar proses lebih cepat,” kata Amsakar.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan regulasi dan insentif fiskal agar kawasan FTZ benar-benar menarik di mata investor global.
Menurutnya, NTT memiliki peluang besar untuk berkembang karena berada di jalur strategis perdagangan internasional.
“NTT memiliki posisi geografis yang sangat potensial karena dekat dengan Australia dan Timor Leste. Tinggal bagaimana regulasi pemerintah mampu mendukung kawasan ini agar investor tertarik masuk,” ujarnya.
Logistik Jadi Tantangan Besar Daerah Kepulauan
Di tengah optimisme pengembangan FTZ, persoalan logistik masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi NTT.
Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena mengungkapkan tingginya biaya distribusi barang masih membebani daerah kepulauan seperti NTT.
Distribusi antarpulau membutuhkan biaya besar. Jalur pengiriman juga belum efisien. Akibatnya, harga barang menjadi lebih mahal dan pertumbuhan ekonomi bergerak lebih lambat.
“Problem utama provinsi kepulauan adalah biaya logistik yang besar. Jika infrastruktur laut memadai, distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi tentu akan lebih baik,” katanya.
Pernyataan itu langsung mendapat respons dari Batam.
Batam Tawarkan Kolaborasi Industri Kapal
Amsakar Achmad melihat tantangan logistik NTT justru membuka peluang kerja sama baru.
Ia menyebut Batam memiliki kekuatan besar di sektor kemaritiman. Saat ini terdapat sekitar 135 perusahaan galangan kapal di Batam yang mampu mendukung kebutuhan transportasi laut.
Menurutnya, kerja sama pengoperasian kapal hingga pengembangan transportasi laut bisa menjadi solusi bersama.
“Jika ada peluang pengoperasian kapal di NTT, tentu ini bisa menjadi ruang kerja sama yang baik,” ujarnya.
Kolaborasi itu dinilai tidak hanya menguntungkan NTT, tetapi juga membuka pasar baru bagi industri galangan kapal Batam yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah.
Warga NTT di Batam Jadi Jembatan Budaya dan Ekonomi
Pertemuan tersebut tidak hanya berbicara soal investasi dan perdagangan. Ada pula pembahasan mengenai hubungan sosial dan budaya antara kedua daerah.
Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menyebut sekitar 40 ribu warga NTT kini tinggal di Batam.
Jumlah itu menjadi kekuatan besar untuk mempererat hubungan kedua wilayah.
Peluang promosi produk lokal NTT di Batam pun mulai dibahas. Mulai dari kuliner khas hingga kopi NTT yang memiliki cita rasa kuat dan mulai dikenal luas.
Amsakar Achmad menyambut baik ide tersebut. Ia bahkan membuka peluang kolaborasi budaya antara budaya Melayu Batam dan budaya khas NTT.
Pertemuan itu terasa bukan hanya membahas ekonomi, tetapi juga membangun kedekatan antardaerah.
NTT Ingin Buka Pasar Baru Bersama Batam
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT, Zet Sony Libing, memaparkan kondisi ekonomi daerahnya.
Saat ini, pertumbuhan ekonomi NTT mencapai 4,32 persen dengan inflasi sebesar 2,64 persen.
Ia mengatakan sektor pertanian dan perdagangan masih menjadi penopang utama ekonomi NTT. Namun distribusi barang masih menjadi kendala besar.
Produk dari NTT menuju Kupang bahkan masih harus melewati Surabaya dan Makassar. Jalur distribusi yang panjang membuat biaya logistik meningkat dan harga barang ikut melonjak.
Karena itu, pihaknya berharap kerja sama dengan Batam dapat membuka akses pasar baru bagi produk lokal NTT.
Selain itu, kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah di NTT.
Langkah Awal Menuju Kerja Sama yang Lebih Besar
Pertemuan antara Batam dan NTT itu menjadi lebih dari sekadar kunjungan studi tiru.
Di balik dialog hangat tersebut, tersimpan harapan besar tentang kolaborasi antardaerah di Indonesia.
Batam berbagi pengalaman tentang FTZ dan investasi. Sementara NTT membawa potensi besar di sektor perdagangan, kemaritiman, dan budaya.
Jika kerja sama itu berjalan, maka hubungan kedua daerah tidak hanya memperkuat ekonomi, tetapi juga membuka jalur pertumbuhan baru bagi kawasan timur Indonesia.***
