Kabupaten Lingga kembali menorehkan capaian gemilang di bawah kepemimpinan Bupati Muhammad Nizar. Bukan hanya soal tata kelola pemerintahan yang terus menunjukkan akuntabilitas, tetapi juga perhatian pada infrastruktur dan aspirasi masyarakat.
Delapan kali berturut-turut, Pemkab Lingga berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghargaan ini menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan transparan dan penuh tanggung jawab.
Bupati M. Nizar menyampaikan rasa syukurnya. “Capaian opini WTP ini adalah hasil kerja keras seluruh OPD dan dukungan banyak pihak. Terima kasih kepada semua kepala perangkat daerah dan tim pengelola keuangan yang sudah bekerja maksimal,” ujarnya.
Tak lupa, Nizar juga mengapresiasi kinerja profesional Tim BPK yang melakukan pemeriksaan secara objektif. Ia berharap prestasi ini akan menjadi pemacu semangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola daerah.
Namun, Pemkab Lingga tidak berhenti di situ. Dalam bidang infrastruktur, langkah nyata juga terus dijalankan. Salah satunya adalah program normalisasi sungai sepanjang dua kilometer di Kota Daik, yang kini tengah dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) IV Batam.
Menurut Kepala Dinas PUTR Lingga, Yusdiandri, S.T, program ini merupakan jawaban atas usulan daerah yang sudah lama diajukan. “Alhamdulillah, usulan kami diterima. Sekarang BWSS IV Batam sedang melaksanakan normalisasi sungai. Ini sangat penting untuk mengatasi banjir yang sering melanda Kota Daik,” kata Yusdiandri.
Tak hanya normalisasi sungai, Pemkab Lingga juga berencana membangun embung multifungsi di kawasan perkantoran Bupati Lingga. Embung ini diharapkan menjadi cadangan air baku dan sekaligus menampung limpasan air hujan dari hulu Sungai Daik, yang sering memicu banjir saat musim hujan ekstrem.
Sementara itu, di bidang pemerintahan, Bupati Nizar menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap aspirasi warga. Dalam pertemuan dengan Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Singkep (BP2KKS) pada 14 Mei 2025, Bupati menegaskan bahwa Pemkab Lingga mendukung penuh rencana pemekaran Kabupaten Kepulauan Singkep.
Audiensi yang digelar di Gedung Daerah Daik Lingga itu juga dihadiri sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lingga. BP2KKS memaparkan latar belakang perjuangan yang telah dilakukan selama belasan tahun, demi menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat.
“Kami tahu bahwa kewenangan final ada di pemerintah pusat. Namun, dari sisi Pemkab Lingga, kami mendukung dan siap membantu secara administratif dan teknis agar pemekaran Kabupaten Kepulauan Singkep bisa terwujud,” tegas Bupati Nizar.
Di balik sederet capaian itu, ada semangat kebersamaan dan sinergi yang terus tumbuh – antara pemerintah daerah, lembaga vertikal, dan masyarakat. Inilah wajah Kabupaten Lingga hari ini: pemerintahan yang akuntabel, infrastruktur yang terus diperkuat, dan keberpihakan nyata pada harapan rakyat.***
