BATAMCLICK.COM: Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura memperkuat sinergi pembangunan desa dengan menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas). Langkah ini dilakukan untuk memastikan pembangunan desa berjalan terintegrasi, tepat sasaran, serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga wilayah terluar Kepulauan Riau.
Audiensi berlangsung di Kantor Kejati Kepri, Senggarang, Tanjungpinang, Jumat (22/5/2026). Pertemuan itu menjadi momentum mempererat komunikasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga desa dalam mengawal berbagai program strategis.
Desa Dinilai Punya Peran Penting Awasi Program Pemerintah
Dalam pertemuan tersebut, Nyanyang menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki posisi strategis. BPD dinilai berperan penting mengawasi berbagai program pemerintah, mulai dari ketahanan pangan, sekolah rakyat, Koperasi Merah Putih Nelayan, hingga upaya pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, komunikasi dan pendampingan harus dibangun lebih awal agar persoalan di desa dapat dicegah sejak dini.
“Silaturahmi ini penting dilakukan agar sebelum ada persoalan, kita sudah membangun komunikasi dan pendampingan terlebih dahulu. Desa harus menjadi bagian dari pembangunan yang terintegrasi,” ujar Nyanyang.
Provinsi Kepulauan Riau memiliki 275 desa yang tersebar di lima kabupaten. Karena itu, pengawasan tata kelola desa dinilai menjadi kunci agar pembangunan berjalan sesuai aturan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
SDM Jadi Prioritas Kepri di Tengah Persaingan Kawasan
Nyanyang juga menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama Pemprov Kepri. Posisi Kepri yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia membuat peningkatan kualitas SDM menjadi kebutuhan mendesak.
“Kepri berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Maka yang harus kita unggulkan adalah sumber daya manusianya. Jangan ada lagi anak-anak yang putus sekolah,” tegasnya.
Saat ini, Pemprov Kepri terus mendorong program pendidikan gratis tingkat SMA. Pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan infrastruktur pendidikan, termasuk alokasi anggaran sekitar Rp79 miliar untuk pembangunan dan renovasi sekolah di berbagai wilayah.
Tata Ruang Laut dan Hutan Sosial Masih Jadi Tantangan
Selain pendidikan, Nyanyang menyoroti persoalan tata ruang laut serta kawasan hutan sosial yang masih menjadi tantangan bagi masyarakat pesisir dan petani.
Ia berharap aparat penegak hukum bersama instansi terkait dapat memberikan pendampingan agar masyarakat tetap meningkatkan kesejahteraan tanpa melanggar aturan konservasi.
Dalam kesempatan itu, Nyanyang juga mengundang Kajati Kepri untuk menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) dan pelantikan Abpednas Kepri pada 4–5 Juni 2026 di Bintan Agro.
Kajati Kepri: Desa Sejahtera, Daerah Akan Kuat
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, J Devi Sudarso, menyambut baik sinergi antara pemerintah daerah dan Abpednas. Ia menilai organisasi desa harus mampu menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Asosiasi ini harus menjadi solusi terbaik bagi masyarakat desa untuk peningkatan penghasilan. Bukan sekadar memberi ikan, tetapi memberikan kail dan cara memancingnya,” kata Devi Sudarso.
Menurutnya, aparat penegak hukum tidak hanya bertugas menegakkan aturan, tetapi juga harus hadir memberi pembinaan dan edukasi hukum kepada masyarakat.
Ia berharap Abpednas aktif melakukan penyuluhan hukum serta menjadi wadah penguatan pembangunan desa agar potensi desa mampu meningkatkan pendapatan asli daerah secara legal dan berkelanjutan.
“Kalau desa sejahtera, maka daerah juga akan kuat. Yang penting tetap taat hukum,” ujarnya.
Sinergi Desa Jadi Kunci Masa Depan Kepri
Audiensi tersebut menegaskan bahwa pembangunan desa tidak hanya berbicara soal infrastruktur. Namun juga menyangkut pendidikan, kesejahteraan, tata kelola, hingga peningkatan kualitas SDM. Pemprov Kepri berharap kolaborasi dengan aparat hukum dan lembaga desa mampu mempercepat pembangunan yang merata hingga ke pelosok daerah.
