Pemkab Lingga Minta Tambahan Kouta BBM ke BPH Migas

BATAMCLICK.COM, Lingga – Pemerintah Kabupaten Lingga meminta tambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dialokasikan ke Lingga oleh Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas untuk tahun 2022 mendatang. Permintaan menyusul masih kurangnya kebutuhan BBM, khususnya jenis solar, karena banyak dari masyarakat Lingga yang bekerja sebagai nelayan.

“Kami berharap BPH Migas bisa menaikkan kouta BBM yang dialokasikan ke Lingga pada tahun 2022 mendatang. Hal ini dianggap vital karena mayoritas masyarakat Lingga bekerja sebagai nelayan. Kebutuhan BBM untuk nelayan saja per-tahun sekitar 13 ribu KL,” Kata Bupati Lingga, Muhammad Nizar yang sebelumnya mendatangi Kantor BPH Migas bersama Wakilnya, Neko Wesha Pawelloy, Rabu (27/10/2021) lalu.

Nizar mengatakan selain penambahan kuota tahun 2002, Pemerintah Kabupaten Lingga juga mengusulkan pembangunan Stasiun Pengisian BBM khusus Nelayan (SPBN).

BACA JUGA:   Wakil Bupati Sidak Dinas-Dinas

Pemerintah Kabupaten Lingga sudah merekomendasikan dua calon penyalur baru untuk membuka SPBN tersebut yang berlokasi di Desa Tajur Biru, Kecamatan Temiang Pesisir, dan Desa Penuba,di Kecamatan Selayar.

“Jadi bagian Perekonomian Setda Lingga telah memberikan informasi, bahwa ada permasalahan tata kelola penyaluran BBM di Lingga. Peralatan yang digunakan agen penyalur BBM tidak standar. Harapan kita BPH Migas dan Pertamina bisa memastikan itu sebagai regulator dan pengawas,” ujar Nizar.

Untuk diketahui, adapun besaran usulan BBM tahun 2022 yang diminta tambah oleh Pemerintah Kabupaten Lingga yakni golongan minyak tanah sebanyak 7.242 KL per tahun, biosolar 16.355 KL per tahun, dan BBM jenis premium sebanyak 12.995 KL per tahun.

BACA JUGA:   Di Lingga, Wagub Marlin Motivasi Anak-anak

Menanggapi hal tersebut, Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon S mengapresiasi keseriusan Pemerintah Kabupaten Lingga dalam mengelola BBM di daerahnya. Pada kesempatan ini, ia menilai alokasi BBM untuk Kabupaten Lingga tahun 2021 tidak ada masalah. Dari kuota BBM yang diberikan, untuk BBM jenis solar misalnya yang terpakai per 10 Oktober 2021 baru sekitar 73 persen. Artinya, kata Alfons, stok masih sangat besar dan belum tentu habis hingga akhir Desember 2021.

“Kuota 2022 dasarnya pada realisasi 2021. Nah, untuk kuota BBM ini istilahnya pakai sistem pencet balon. Kami tambahkan kuota ke Lingga, berarti harus mengurangi kuota ke daerah lain,” kata Alfons.

Dijelaskan, selama ini Pemkab Lingga dan DPRD Lingga cukup intens berkoordinasi terkait pengelolaan BBM di daerahnya. Pihaknya selalu siap memberikan informasi dan berkoordinasi terkait masalah BBM di Lingga.

BACA JUGA:   Nakes di Lingga Mulai Divaksinasi Dosisi III

“Kami senang ada masukan dari bapak-bapak. Termasuk tentang kondisi tata kelola dan peralatan yang digunakan oleh agen penyalur BBM di sana. Ini jadi catatan kami untuk dilakukan pembenahan-pembenahan,” ujar dia.

Dalam kesempatan ini, Alfons didampingi Koordinator Pengaturan BBM BPH Migas, Ketut Gede Ariawan dan Sub Koordinator Pengaturan Ketersediaan BBM, Cristian Tanuwijaya. Ketut sendiri mengaku sudah paham terkait kondisi BBM di Lingga karena koordinasi selama ini berjalan dengan baik.

“Saya sudah cukup hafal dengan pejabat Lingga yang mengurus BBM. Sering koordinasi dengan kita. Tapi jangan kalau ada masalah saja, baru rajin berkoordinasi,” kata Ketut.

Sumber: BATAMTODAY