Penerapan Eksistensi Asas LUBERJURDIL Pemilu 2024

Oleh : Dannis
Mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjungpinang

BATAMCLICK.COM: Pemilihan umum atau pemilu merupakan bentuk dari aspirasi masyarakat dengan dijunjungnya rasa demokrasi sehingga menimbulkan beberapa pendapat pro dan juga kontra. Pemilu di Indonesia serentak dilakukan pada awal di tahun 2024 yang dilakukannya pemilihan sehingga mencapai kedaulatan rakyat dengan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


Dalam Amandemen ke 4 pada tahun 2022 di Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwasanya Pemilu juga dilakukan untuk memilih Presiden serta wakil presiden yang sebelum tahun 2002 pemilu hanya dilakukan untuk memilih- memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPRD, dan MPR. Hal ini dilakukan sesuai dengan bentuk negara Indonesia yang mengedepankan demokrasi sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan seorang kepala negara yang dianggap mampu dan dapat memberikan manfaat serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

BACA JUGA:   Terciduk, Aksi Rasis Netizen RI yang Viral


Mengenai hal ini penerapan pemilu pada masa yang akan datang di tahun 2024 mulai harus memperhatikan asas yang diterapkan yakni asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil atau di sebut dengan LUBERJURDIL. Eksistensi asas ini harus benar-benar dilakukan untuk dapat menjamin dari suatu kebermanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Masyarakat juga harus pandai dalam menentukan pilihan untuk menentukan kepala negara serta perwakilan rakyat yang nantinya akan menjadikan penghubung antara masyarakat itu sendiri dengan pemerintahan untuk dapat memberikan solusi terkait masalah yang terjadi dilingkungan sekitar.
Eksistensi asas pemilu ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

  1. Langsung
    Masyarakat yang berhak untuk memberikan pendapat atau aspirasinya melalui pemilihan umum ini sesuai dengan hati nurani tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Pemilihan umum dengan asas ini digunakan untuk menghindari perwakilan suara karena identitas akan di lakukan pengecekan sesuai dengan kartu suara dan kartu identitas diri.
  2. Umum
    Pemilihan umum di selenggarakan secara terbuka bagi masyarakat umum yang telah terdaftar sebagai pemungut suara. Biasanya pemilu diikuti oleh masyarakat yang telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau berusia 17 tahun keatas dengan memberikan kesempatan yang sama tanpa adanya diskirminasi.
  3. Bebas
    Setiap warga negara berhak menentukan pilihannya tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Sehingga asas ini menjunjung kebebasan dalam memberikan aspirasi pemilihan kandidat yang akan menjabat sebagai aparat pemerintah.
  4. Rahasia
    Pemilihan umum bersifat rahasia dengan memberikan jaminan bagi pemungut suara saat pemilu tidak diketahui oleh siapapun mengenai pilihan yang telah di berikan. Asas rahasia tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun.
  5. Jujur
    Penyelenggaraan pemilihan umum ini harus bersifat jujur baik bagi partai politik peserta pemilu, pengawas pemilu, maupun pemerintahan itu sendiri harus bertindak jujur dalam penyampaian informasi hasil pemilihan umum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
  6. Adil
    Asas adil yang dimaksud adalah dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Sehingga menciptakan keadilan bagi seluruh pihak yang bersangkutan.***

Penulis adalah mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjungpinang, Jurusan Administrasi Publik

BACA JUGA:   INVESTOR BESAR DATANG KE BATAM, KOK MALAH MAU DITENDANG