BATAMCLICK.COM: Senator Dwi Ajeng Sekar Respaty, S.H., M.Kn., anggota DPD/MPR RI dari Dapil Kepulauan Riau, kembali menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kota Batam. Bertema “Meneguhkan Nilai Konstitusional dan Keadilan Sosial melalui Empat Pilar MPR RI dalam Mendorong Ekonomi Kerakyatan di Kota Batam”, kegiatan ini mengajak masyarakat memahami peran konstitusi dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat.
Acara yang digelar pada Selasa (22/4/2025) ini diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, pelaku UMKM, tokoh agama hingga mahasiswa. Kegiatan berlangsung hangat dan penuh antusiasme.
Hadir sebagai narasumber utama, Dr. Parameshwara, S.E., S.H., M.H., C.A.C.P., C.R.B.C., dosen Fakultas Hukum Universitas Batam, menyampaikan pentingnya peran Empat Pilar MPR RI—Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—dalam memperkuat ekonomi kerakyatan yang adil dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Senator Dwi Ajeng menekankan bahwa sosialisasi ini bukan sekadar rutinitas, tetapi bagian dari komitmen menjaga ketahanan ideologi bangsa sekaligus menjawab tantangan ekonomi di tengah masyarakat.
“Nilai-nilai konstitusi dan keadilan sosial harus hadir nyata dalam kebijakan pembangunan. Ekonomi kerakyatan mesti dibangun di atas prinsip keberpihakan kepada rakyat kecil,” ujarnya.
Dr. Parameshwara menambahkan, keempat pilar MPR RI bisa menjadi fondasi strategis dalam merancang kebijakan ekonomi yang inklusif. Ia menyoroti pentingnya implementasi Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan UMKM, koperasi, dan usaha lokal sebagai ujung tombak ekonomi nasional.
“Keadilan sosial tak cukup hanya dibahas dalam seminar. Ia harus diterjemahkan dalam program nyata, dari kebijakan pusat hingga daerah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kesenjangan antara pusat industri dan kawasan hinterland di Batam. Menurutnya, diperlukan regulasi yang pro-rakyat, terutama dalam hal akses modal, pelatihan, dan pemberdayaan komunitas lokal agar masyarakat tak tersingkir dari laju investasi global.
“Nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika harus jadi semangat dalam membangun kolaborasi sosial dan memperkuat ekonomi lokal,” tambahnya.
Peserta yang hadir menyambut positif kegiatan ini. Halimah, seorang pelaku UMKM, mengaku mendapatkan wawasan baru tentang hubungan antara konstitusi dan pembangunan ekonomi.
“Kami jadi paham, kalau nilai-nilai kebangsaan benar-benar diterapkan, rakyat kecil pun bisa punya peran besar dalam sistem ekonomi nasional,” ujarnya.
Di akhir kegiatan, Senator Dwi Ajeng mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat kebangsaan dan memperjuangkan keadilan sosial.
“Konstitusi adalah milik kita bersama. Membangun ekonomi rakyat yang berkeadilan adalah wujud nyata cinta Tanah Air yang harus kita perjuangkan bersama,” tutupnya.(Lin)
