Ketua DPRD Kepri Minta Gubernur Selektif dalam Assessment Pejabat

BATAMCLICK.COM: Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menyebutkan, saat ini penghasil PAD untuk Kepri saat ini dinilai masih belum efektif. Untuk mengatasi ini politisi PDIP ini meminta kepada pemerintah untuk lebih selektif dalam assessment pejabat-pejabat yang membantu kerja gubernur.

“Kalau saya lihat tidak efektif. Makanya saya minta kepada gubernur dalam hal assessment pejabat-pejabat benar-benar dilihat. Atau pakai sistem kontrak. Misalnya, saya diangkat menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Saya ditanya misalnya, saat ini PAD kita Rp1,2 T, pakah bisa dinaikkan. Jadi jangan ada pengangkatan kepala dinas karena like and dislike,” tuturnya dalam sebuah diskusi bersama POSMETRO.

BACA JUGA:   Pra TMMD Rumah Sutiah Sudah 35 Persen Pengerjaanya

Jumaga menekankan, untuk pemilihan pejabat yang bakal membantu gubernur ini, terutama sekali di tingkat OPD OPD penghasil. Ada beberapa OPD penghasil misalnya, perikanan, pertambangan, perekonomian, perdagangan. “Ada sembilan kalau tidak salah. Ini harus benar-benar orang yang qualified. Contoh PU, jalan sudah 10 ribu KM, berapa yang bisa dibangun beberapa tahun kedepan, ditarget. Kalau sistem lelang, saya yakin bisa. Karena potensi kita masih banyak. Keunggulan kita masih banyak. RPJMD kita masalah pariwisata dan kemaritiman. Sudah 20-an tahun ini belum dimunculkan. Hanya Batam saja yang memunculkan.
Kemaritiman misalnya. Masih banyak potensi di laut yang belum tergali,” Jumaga memaparkan.

BACA JUGA:   Bakti Paskah HKBP Lubuk Baja Batam Bagi Sembako & Santunan pada Jemaat Terdampak Covid-19

Jumga menjelaskan, pemerintah mestinya melakukan studi banding. Ke daerah-darah atau negara kepulauan. Memang dikaui Jumga di Kepri dibantu dengan daerah FTZ. Tapi Seharusnya bukan cuma kendaraan di darat yang mejadi sasaran. “Kita begitu banyak dibantu oleh Tuhan diberikan laut terhampar luas. Artinya, pemerintah provinsi tidak perlu membangun jalan provinsi karena sudah ada laut. Menghubungakan atara satu kabupaten dengan kabupaten lain. Coba daerah provinsi lain, membangun jalan provinsi dan pemeliharaannya. Ini perlu biaya besar. Kita tidak perlu. Hanya lampu suar yang harus diperhatikan, karena mesti membuat lancar lalulintas kapal,” tuturnya menjelaskan.

BACA JUGA:   Batam Hadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasila Secara Virtual

Tak cuma masalah lalulintas laut, dijelaskan Jumaga, perlu juga satu lagi, menciptakan bagaimana kapal yang nyaman. Menurutnya, seharusnya kendaraan laut yang nyaman dan bagus yang harus berlayar di laut Kepri. “Tapi sekarang ini tidak, mobil mobil mewah malah yang banyak di Kepri. Artinya pemprov harus membangun sistem kemaritiman,” ujarnya.

Jumaga memiliki ide, salah satu contoha, soal menyatukan pengawasan di laut. “Saya pernah bilang ke Kapolda, sepertinya perlu dibangun Polsek Terapung. Perlu dibentuk pengawasan terpadu; imigrasi, Bea Cukai, Lantamal, polisi harus ada kebersaamaan. Karena banyak kejahatan di laut yang merugikan Kepri,” ujarnya.***