BATAMCLICK.COM – MEDAN: Matahari belum tinggi ketika lima orang perwakilan pengemudi ojek online (ojol) melangkah masuk ke kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Sumatera Utara, Jumat pagi itu, 9 Mei 2025. Langkah mereka berat, namun penuh harap. Di ruangan berpendingin di lantai dua, tempat Command Center Dishub berada, mereka bersiap menyuarakan keresahan ribuan rekannya yang selama ini hanya terdengar di jalanan—dan di balik kemudi.
Beberapa hari sebelumnya, ratusan pengemudi ojol melakukan aksi protes di depan kantor Grab Medan dan DPRD Sumut. Mereka membawa satu tuntutan yang sama: keadilan. Bukan hanya soal uang, tapi juga soal martabat dan kepastian di tengah sistem yang semakin tak ramah.
Menanggapi aksi itu, Dishub Sumut memfasilitasi dialog terbuka antara para pengemudi dan pihak manajemen Grab. Pertemuan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Dr. Agustinus Panjaitan. Dari pihak Grab, hadir Head of Public Affairs for West Indonesia, Guruh G. Ismaela, bersama beberapa perwakilan lainnya. Sedangkan para pengemudi diwakili oleh lima orang dari Aksi Solidaritas Driver Medan (ASDM).
“Masak kami yang kerja keras, kami juga yang harus bayar?” ujar Timbul Siahaan, Koordinator ASDM, dengan nada yang menyimpan letih. Ia merujuk pada kebijakan GrabBike Hemat, yang memotong biaya langganan sebesar Rp15.000 untuk setiap tujuh orderan. Jika dikalikan dalam sebulan, potongan itu bisa mencapai Rp450.000.
Bagi sebagian orang, mungkin angka itu tak seberapa. Tapi bagi para pengemudi ojol, itu bisa berarti uang makan, bensin, bahkan uang sekolah anak.
Selain soal potongan GrabBike Hemat, mereka juga menolak sistem slot GrabFood, di mana satu pengemudi harus menangani hingga empat order sekaligus. Tak hanya membebani, sistem ini juga mengancam keselamatan kerja. Mereka juga menuntut agar tarif perjalanan mengikuti regulasi resmi dari Kementerian Perhubungan, serta pelibatan para pengemudi dalam penyusunan kebijakan yang menyangkut nasib mereka.
Pihak manajemen Grab menyatakan bahwa tarif yang mereka berlakukan telah sesuai dengan regulasi Kementerian Perhubungan. Namun untuk keluhan terkait GrabBike Hemat dan sistem orderan, mereka berjanji akan menyampaikan aspirasi para pengemudi ke manajemen pusat.
“Kami tampung semua masukan, dan akan kami sampaikan ke internal manajemen Grab pusat,” ujar Dhita, salah satu perwakilan Grab.
Di sisi lain, Kadishub Sumut, Dr. Agustinus Panjaitan, menegaskan bahwa pemerintah hadir sebagai regulator yang memastikan semua pihak—baik aplikator maupun pengemudi—memahami dan menjalankan hak serta kewajibannya. Ia menegaskan pentingnya menjaga standar layanan, tidak hanya untuk kenyamanan, tetapi juga keselamatan pengguna.
“Kami ingin semua pihak mematuhi regulasi yang sudah diatur. Kepada aplikator, kami beri waktu satu bulan untuk meninjau kembali kebijakan GrabBike Hemat,” tegas Agustinus.
Ia juga meminta agar setiap kebijakan baru yang menyangkut operasional aplikasi disampaikan terlebih dahulu kepada pemerintah dan disosialisasikan dengan baik kepada seluruh mitra pengemudi, agar kejadian serupa tak lagi terulang.
Di balik semua pernyataan resmi dan angka-angka kebijakan, ada denyut kehidupan yang bergetar. Para pengemudi ojol ini bukan sekadar titik-titik kecil di peta aplikasi, melainkan manusia yang mengandalkan roda dua untuk menghidupi keluarga, mengejar mimpi, dan menjaga harapan tetap hidup di tengah kerasnya kota.(dedi)
