BATAMCLICK.COM, Jakarta: Pemerintah saat ini tengah berupaya memperbaiki pengelolaan serta fasilitas pendukung di Geopark Kaldera Toba, Sumatera Utara. Upaya ini dilakukan setelah UNESCO memberikan kartu kuning kepada kawasan tersebut pada pertemuan di Maroko, September 2023, karena pengelolaan yang belum memenuhi standar dan fasilitas yang kurang memadai.
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Hariyanto, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang menyusun denah penataan kawasan Geopark Kaldera Toba. Proses ini dilakukan bersama Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark dan Dinas Energi dan Mineral Provinsi Sumatera Utara agar pengelolaan kawasan menjadi lebih baik dan sesuai standar.
Selain itu, pemerintah menyiapkan dana alokasi khusus sebesar Rp56,6 miliar untuk tahun 2024 yang akan dialokasikan guna pembangunan sarana dan atraksi di kawasan wisata, baik bahari maupun non-bahari, yang tersebar di delapan kabupaten di sekitar Danau Toba. Dana tersebut juga akan digunakan untuk membangun gapura utama, totem, dan papan interpretasi di Geosite Silalahi, Kabupaten Dairi, sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan visibility Geopark.
Sebagai bagian dari persiapan validasi ulang dari UNESCO, Kementerian Pariwisata bersama Badan Pengelola Caldera UNESCO Global Geopark akan menyelenggarakan seminar internasional pada 26 Juni 2025. Seminar ini akan dihadiri oleh para ahli geologi dan budayawan dari dalam dan luar negeri, seperti Prof. Mega Fatimah Rosana, Ph.D, Ananto K. Seta, Ph.D, serta Prof. Ibrahim Komo, Ph.D dari Malaysia. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen dalam mengelola Geopark Kaldera Toba secara lebih optimal.
Sumber: Antara
Editor: Novia Rizka
