Oleh: Sabrina Purdian Minerva dan Giska Pramesty Setyaningrum
BATAMCLICK.COM: Pemerintahan di era modern menuntut pemimpin yang bukan hanya mampu mengelola birokrasi, tetapi juga membaca perubahan lingkungan, menggerakkan organisasi, dan menjaga akuntabilitas di tengah tuntutan transparansi publik.
Hughes (2018) menekankan pentingnya sense-making sebagai kemampuan inti pemimpin publik untuk menciptakan makna kolektif dalam situasi penuh ketidakpastian. Sementara itu, Yukl (2013) memandang pemimpin efektif sebagai figur yang adaptif, mampu menginisiasi perubahan, menjaga stabilitas organisasi, serta berpegang pada komunikasi yang jelas dan komitmen moral yang konsisten.
Kerangka teoretis ini menjadi relevan ketika melihat gaya kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa setelah ia dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025, sebagaimana tercatat dalam kompaspedia.kompas.id. Beberapa hari setelah pelantikannya, langkah-langkah awalnya langsung menarik perhatian publik melalui paket “gebrakan fiskal” yang digulirkan dalam satu bulan pertama. CNBC Indonesia dalam laporannya “Ragam Janji Gebrakan Purbaya dalam Satu Bulan Ini” menggarisbawahi bagaimana tindakan agresif tersebut mencerminkan pemimpin yang menetapkan target ambisius dan segera menjalankannya tanpa menunggu stabilitas sempurna, sejalan dengan ciri kepemimpinan visioner dan adaptif yang menekankan kecepatan eksekusi serta keberanian mengambil risiko.
Dalam pengelolaan fiskal, Purbaya mengambil langkah intervensi langsung dengan menata ulang prioritas anggaran untuk mempercepat realisasi belanja negara dan memastikan program strategis memperoleh ruang fiskal yang memadai.
Ia memberi dorongan besar pada sektor manufaktur yang dianggap sebagai motor utama pertumbuhan, sekaligus memperkuat perluasan basis pajak dan memperketat pengawasan atas wajib pajak besar. Upaya meningkatkan penerimaan negara ditempuh bersamaan dengan strategi mengurangi ketergantungan pembiayaan luar negeri, memperlihatkan kalkulasi jangka panjang dalam menjaga stabilitas fiskal.
Ritme kerja cepat ini mengisyaratkan gaya kepemimpinan berorientasi eksekusi langsung, yang tidak hanya mempercepat proses kebijakan, tetapi juga menciptakan mekanisme koreksi cepat terhadap hambatan struktural.
Responsnya terhadap persoalan CoreTax juga memunculkan sorotan tersendiri. Evaluasi awal menemukan adanya kelemahan mendasar pada sistem, mulai dari desain arsitektur yang lemah hingga gangguan teknis berulang yang menyebabkan proses perpajakan tidak stabil.
Purbaya kemudian memerintahkan perombakan total dengan target perbaikan pada awal 2026, sambil menghadirkan tim teknis baru yang dinilai lebih kompeten untuk menata ulang struktur sistem. Ia bahkan secara terbuka mengungkapkan bahwa standar kualitas pengembangan awal sistem tidak memadai, dan hal ini memicu reaksi publik yang beragam.
Sebagian mengapresiasi keterusterangannya, sedangkan sebagian lain menilai penyampaiannya terlalu tajam. Namun pola respons cepat ini memperlihatkan karakter kepemimpinan adaptif: mengakui kesalahan, memperbaiki sistem, dan menata strategi baru dengan cepat untuk memastikan administrasi perpajakan kembali stabil.
Interaksi Purbaya dengan publik turut membentuk dinamika persepsi masyarakat. Pada fase awal penerapan CoreTax, keluhan marak bermunculan, mulai dari kegagalan login hingga error validasi data, memicu perbincangan luas di ruang digital dan beberapa kali menjadi trending topic.
Namun persepsi itu mulai berubah setelah Purbaya menyampaikan penjelasan lebih sistematis terkait pembenahan sistem dan prioritas kebijakan fiskal yang ia jalankan. Pergeseran ini juga terlihat dalam survei opini publik, termasuk hasil survei yang dilaporkan 24jamnews.com bahwa “popularitas Purbaya mencapai 826 poin, menjadikannya menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi, terutama terkait kebijakan ekonomi dan keuangan negara.”
Perbaikan gaya komunikasinya, dari semula dianggap terlalu keras menjadi lebih persuasif, merupakan indikator kemampuan adaptif dalam mengelola persepsi publik sekaligus menjaga legitimasi kebijakan di tengah tekanan reformasi.
Pada level pasar dan pelaku usaha, langkah-langkah awal Purbaya memunculkan respon berlapis. Sebagian pelaku pasar sempat mencermati perubahan kebijakan yang cepat sebagai potensi ketidakpastian baru, tetapi sejumlah analis ekonomi melihat arah kebijakan tersebut sebagai sinyal kuat percepatan ekonomi, terutama melalui dorongan reflasi dan percepatan kredit produktif.
Beberapa sektor, seperti manufaktur dan kredit untuk kegiatan produktif yang mulai menunjukkan optimisme awal yang kemudian populer disebut sebagai “Purbaya Effect”. Data pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 yang mencatat perbaikan semakin memperkuat kesan bahwa kebijakan cepat yang ia dorong mulai berinteraksi dengan dinamika pasar.
Meski begitu, sebagian analis mengingatkan pentingnya keseimbangan antara kecepatan kebijakan dan koordinasi stabilitas makro, mengingat pergerakan rupiah dan arus modal pada periode tersebut masih sensitif terhadap perubahan kebijakan fiskal.
Gaya kepemimpinan Purbaya menonjol karena berbeda dari pola teknokratis birokrasi fiskal sebelumnya yang lebih berhati-hati dan diplomatis. Ia berbicara lugas tanpa retorika berlebihan, berani mengakui kelemahan sistem secara terbuka, dan mengedepankan pola komunikasi cepat yang lebih menyerupai gaya kepemimpinan sektor swasta.
Setiap kebijakan besar selalu disertai penjelasan langsung dalam konferensi pers, bahkan ia tidak segan mengoreksi kebijakan sebelumnya secara publik. Pola ini menciptakan standar komunikasi baru yang lebih responsif dan transparan, meski tidak jarang memunculkan kontroversi.
Namun bagi sebagian analis, keterusterangan ini justru memperkuat legitimasi karena publik merasa mendapatkan penjelasan langsung dari pengambil keputusan.
Di sisi lain, sejumlah kebijakan jangka panjang yang ia susun menunjukkan kompleksitas kepemimpinan fiskal yang ia hadapi. Penataan ulang subsidi energi menuntut keberanian politik karena berdampak langsung pada masyarakat, sementara perdebatan mengenai arah PPN juga menjadi ujian tersendiri antara menjaga daya beli dan mempercepat pemulihan fiskal.
Purbaya juga mendorong realokasi anggaran dari belanja rutin ke sektor infrastruktur jangka panjang, hal tersebut merupakan kebijakan yang dipuji karena memperkuat potensi pertumbuhan, meski menuntut pengetatan di beberapa sektor lainnya.
Berbagai keputusan ini memperlihatkan bagaimana gaya kepemimpinan fiskal harus mempertimbangkan konsekuensi jangka pendek sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.
Seiring berjalan waktu, istilah “Efek Purbaya” mulai muncul di ruang publik sebagai simbol ritme baru dalam pengelolaan fiskal negara.
Kepemimpinannya dinilai bukan hanya dari kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga dari cara ia menghadapi tekanan, merespons perubahan cepat, dan berkomunikasi dengan publik secara terbuka. Meski banyak kebijakannya masih memerlukan evaluasi jangka panjang, gaya kepemimpinan Purbaya telah membentuk diskursus baru dalam manajemen fiskal Indonesia yang menunjukkan bahwa dalam lanskap pemerintahan modern, transparansi, kecepatan eksekusi, dan kemampuan mengoreksi diri menjadi fondasi penting bagi pemimpin publik yang adaptif dan akuntabel.
Penulis merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia
