Batamclick.com,
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan, pihaknya akan berupaya untuk meningkatkan kelas Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kepulauan Riau (Kepri) guna memperkuat pengawasan obat dan makanan di daerah strategis tersebut.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, bahwa wilayah Kepri yang luas menghadirkan tantangan pengawasan obat dan makanan yang tidak sederhana.
Dia menyebutkan, tingginya aktivitas perdagangan internasional di wilayah perbatasan membuat Kepri menjadi daerah yang rawan peredaran obat dan makanan ilegal.
“Penguatan kelembagaan BPOM menjadi hal yang penting karena tantangan pengawasan obat dan makanan terus berkembang, mulai dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan tertentu (OOT), pengawasan Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pengawasan produk pangan dan obat di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” katanya.
Menurutnya, ada 2 langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat kelembagaan BPOM di daerah, yakni meningkatkan status loka menjadi balai atau memperkuat kelembagaan vertikal agar koordinasi lintas wilayah semakin optimal. Ia juga mendorong seluruh pegawai BPOM untuk tetap percaya diri dalam menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan.
“Pegawai BPOM memiliki tugas mulia menjamin keamanan, khasiat, dan kualitas obat serta makanan yang dikonsumsi masyarakat. Dari pejabat sampai masyarakat biasa semuanya makan dan minum sehingga fungsi BPOM sangat penting,” katanya.
Dia juga meminta seluruh unit pelaksana tugas (UPT) aktif membangun komunikasi publik dan edukasi masyarakat, termasuk melalui media sosial, agar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk aman dan legal semakin meningkat. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan harapan agar Balai POM di Batam dapat meningkatkan statusnya menjadi balai besar, sementara Loka POM di Kota Tanjungpinang ditargetkan naik status menjadi balai.
“Kalau statusnya meningkat, otomatis jumlah pegawai, anggaran, dan kapasitas pengawasan juga bertambah. Ini penting untuk menghadapi tantangan pengawasan di wilayah perbatasan, seperti Kepulauan Riau,” ujarnya.
Selain penguatan kelembagaan, Taruna juga menyoroti ancaman penyalahgunaan obat-obatan tertentu di kalangan generasi muda yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Karena itu, BPOM perlu terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan institusi pendidikan.
Sementara itu, Plh Kepala Loka POM di Kota Tanjungpinang Deni Setiawati menyampaikan bahwa tantangan pengawasan di wilayah area kerjanya masih cukup besar, terutama terkait tingginya risiko produk ilegal masuk melalui pelabuhan kecil tidak resmi.
“Sebagai wilayah perbatasan, kami menghadapi tantangan pengawasan yang cukup kompleks. Masih banyak jalur-jalur tidak resmi yang berpotensi menjadi pintu masuk produk ilegal, baik pangan maupun kosmetik,” ujarnya.
Selain aspek geografis, tantangan lain yang dihadapi Loka POM di Kota Tanjungpinang adalah dari keterbatasan fasilitas dan laboratorium karena kantornya masih berstatus sewa. Meski begitu, kata Deni, Loka POM di Kota Tanjungpinang telah mengembangkan sejumlah inovasi pelayanan guna mendorong edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha.
Selain pelantar UMKM, program inovasi lain yang dihadirkan antara lain WAR POM atau Warning Bersama BPOM sebagai sarana penyebaran informasi public warning, serta SIKOBAR atau Sistem Informasi Barcode Barang Bukti untuk pengelolaan barang bukti hasil pengawasan obat dan makanan secara digital dan real time.
Sumber, Antara
