DPRD Batam gelar paripurna, Wali Kota Amsakar tekankan percepatan pembangunan merata
Perubahan APBD Batam 2025 resmi masuk tahap pembahasan lanjutan usai DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna pada Senin siang, 30 Juni 2025. Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan itu langsung memimpin sidang tersebut. Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Suasana sidang berlangsung hangat dengan kehadiran sejumlah tokoh penting, termasuk unsur Forkopimda, tokoh masyarakat dari LAMKR, kepala OPD Pemko Batam, dan perwakilan BP Batam. Sebelum masuk ke agenda utama, DPRD terlebih dulu menyelesaikan dua agenda penting, yakni laporan Pansus Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan laporan Badan Anggaran atas pertanggungjawaban APBD 2024.
Komitmen Pemko Batam Percepat Pembangunan
Dalam penyampaiannya, Wali Kota Amsakar menegaskan bahwa pengajuan awal Perubahan APBD 2025 mencerminkan komitmen kuat Pemko Batam dalam mempercepat pembangunan berkelanjutan. Seluruh alokasi anggaran untuk mendukung pemerataan infrastruktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, penguatan ekonomi, hingga perlindungan sosial.
Pendapatan Daerah Naik 7,94 Persen
Perubahan APBD 2025 mencatatkan kenaikan pendapatan daerah sebesar 7,94 persen, dari Rp3,96 triliun menjadi Rp4,27 triliun. Lonnjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 11,04 persen, terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah.
Pajak Daerah naik menjadi Rp1,95 triliun, meningkat 12,52 persen, seiring bertambahnya objek pajak seperti PBB-P2, pajak listrik, hotel, hiburan, dan restoran. Retribusi juga tumbuh 7,18 persen karena optimalisasi pengelolaan sampah, parkir, sektor pariwisata, dan tenaga kerja asing.
Namun, pemisahan pendapatan dari hasil kekayaan daerah justru turun 13,81 persen. Penurunan ini terjadi akibat turunnya laba Bank Riau Kepri Syariah serta pengurangan saham Pemko Batam. Di sisi lain, pendapatan transfer antar daerah naik signifikan 35,24 persen berkat penyesuaian alokasi dari Pemprov Kepri.
Belanja Daerah Tumbuh 8,19 Persen
Belanja daerah naik dari Rp4,07 triliun menjadi Rp4,41 triliun atau tumbuh 8,19 persen. Rinciannya sebagai berikut:
- Belanja Operasi naik 6,61 persen, mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, serta lonjakan besar pada subsidi dan bantuan sosial yang masing-masing meningkat 312,5 persen dan 243,9 persen.
- Belanja Modal melonjak 25,70 persen, meliputi pembelian alat berat, pembangunan gedung, sarana pendidikan, rumah ibadah, serta peningkatan infrastruktur jalan dan saluran irigasi.
- Belanja Tidak Terduga justru menurun drastis hingga 79,69 persen. Hal ini karena sebagian besar dana untuk mendukung penanganan banjir dan pembangunan infrastruktur publik lainnya.
Fokus pada Program Prioritas dan Kesejahteraan
Amsakar menjelaskan bahwa pihaknya telah mengarahkan setiap belanja untuk memperkuat pelayanan publik, mendukung pertumbuhan ekonomi, memenuhi belanja wajib, serta memberi dukungan terhadap instansi vertikal dan Pemerintah Pusat. Ia juga menambahkan, pembiayaan daerah bertambah dari Rp115 miliar menjadi Rp134,5 miliar, naik 16,99 persen. Sumber utamanya berasal dari SiLPA tahun sebelumnya.
Setelah menyampaikan nota keuangan, Wali Kota Amsakar menyerahkan dokumen Ranperda kepada Wakil Ketua DPRD Haji Aweng. Politis Gerindra itu pun menutup paripurna ini dengan menginstruksikan seluruh fraksi agar menyiapkan pandangan umum mereka untuk paripurna lanjutan.
Dengan menyetujui pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2025, Pemko Batam membuka peluang besar untuk menjalankan program-program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
