Pajak reklame Batam kini menjadi fokus utama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah. Pemerintah bergerak cepat mengejar pelaku usaha yang belum melunasi kewajiban pajaknya.
“Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024 menunjukkan ada sekitar 63 wajib pajak reklame yang masih menunggak. Kami sedang melakukan penagihan aktif,” ujar Sekretaris Bapenda Batam, M. Aidil Sahalo, Kamis (19/6/2025).
Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pendapatan Daerah (Sispenda), realisasi penerimaan pajak reklame Batam baru menyentuh angka 39,48 persen hingga pertengahan Juni 2025. Di saat yang sama, Pemko Batam gencar menertibkan reklame liar di 681 titik.
Penertiban Jalan Terus, Wajib Pajak Diminta Taat
Pemilik reklame mulai menunjukkan kepatuhan. Hingga 17 Juni 2025, para pemilik reklame tanpa izin itu satu per satu telah mmebongkar papan reklamenya. Tercatat telah 273 unit papan reklame. Namun, Aidil menegaskan penataan kota tetap harus berjalan tanpa mengorbankan pendapatan.
“Ada reklame yang dicabut karena tak sesuai rencana tata ruang atau tak punya izin PBG. Tapi selama tetap bayar pajak, kami catat sebagai pemasukan sah. Masalahnya, sebagian justru menunggak,” jelasnya.
Temuan BPK terhadap pengelolaan reklame ini mendorong Bapenda lebih tegas. Pemko Batam melakukan penertiban, namun strategi intensifikasi pajak berjalan paralel, terutama dengan pendekatan kepada para penunggak.
Pendapatan Stabil, Tata Kota Tertib
Dalam pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2025, Pemko Batam memilih tak menaikkan target penerimaan dari pajak reklame. Berbeda dari jenis pajak lainnya, sektor ini masih terdampak penertiban yang mengurangi titik reklame aktif.
“Kami tidak ingin menargetkan sesuatu yang terlalu tinggi, tapi fokus mengejar potensi yang benar-benar ada. Tujuannya menjaga keseimbangan antara tertib kota dan optimalisasi pendapatan,” tambah Aidil.
Ia memastikan Pemko tetap konsisten menjaga estetika dan keselamatan kota lewat penataan reklame. Di sisi lain, upaya penagihan akan terus berjalan untuk menjaga pemasukan daerah.
Sumber: Antara
