Batamclick.com,
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat tingkat keaktifan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) telah mencapai 82 persen pada 2026, melampaui target nasional sebesar 80 persen.
Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Umum dan Komunikasi Kedeputian Wilayah II BPJS Kesehatan Jenal M. Sambas, mengatakan di Batam, Kamis, bahwa capaian tersebut menunjukkan tingkat kepesertaan JKN di KC Tanjungpinang tergolong baik.
Meski demikian, kata dia, Kota Tanjungpinang menjadi satu-satunya wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang yang belum mencapai cakupan kepesertaan minimal 98 persen untuk meraih status Universal Health Coverage (UHC/Cakupan Kesehatan Semesta).
“Untuk Kota Tanjungpinang memang masih menjadi pekerjaan rumah karena cakupan kepesertaannya belum mencapai rata-rata nasional. Namun dari sisi keaktifan peserta, Alhamdulillah rata-rata di atas 80 persen, dengan Kota Tanjungpinang di angka 82 persen untuk keaktifan,” kata Jenal.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan, jumlah penduduk Kota Tanjungpinang pada semester II tahun 2025 tercatat sebanyak 241.266 jiwa.
Dari jumlah tersebut, cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 97,86 persen dengan tingkat keaktifan peserta berada di angka 82 persen pada 1 Juni 2026.
KC BPJS Kesehatan Tanjungpinang mencakup lima kabupaten/kota yakni Kepulauan Anambas, Natuna, Bintan, Lingga dan Tanjungpinang.
“Yang belum UHC di KC Tanjungpinang itu hanya Kota Tanjungpinang. Yang lainnya memenuhi, misalnya seperti Kepulauan Anambas yang mencapai 100 persen kepesertaan,” kata Jenal.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang Nara Grace menjelaskan bahwa belum tercapainya UHC disebabkan masih adanya sekitar dua persen penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN.
Menurut dia, BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan cakupan kepesertaan, mulai dari kegiatan jemput bola hingga penyisiran data masyarakat di tingkat kelurahan dan desa.
“Kami secara aktif melakukan jemput bola ke masyarakat, termasuk melalui kegiatan rutin di kelurahan dan desa. Kami juga memiliki agen yang membantu melakukan penyisiran data agar masyarakat yang belum terdaftar bisa segera mendaftar sebagai peserta JKN,” ujarnya.
Nara mengatakan salah satu kendala yang sering ditemui adalah ketidaksesuaian data kependudukan.
Ia menemukan bahwa banyak warga masih tercatat dalam data administrasi kependudukan, namun sudah tidak lagi berdomisili di Tanjungpinang dan tidak memperbarui data perpindahan penduduk.
“Pemerintah sering kesulitan menemukan penduduknya. Di data kependudukan masih ada, tetapi orangnya sudah pindah atau tidak diketahui keberadaannya. Ini yang menjadi tantangan saat melakukan validasi data,” katanya.
Selain itu, kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta mandiri juga masih menjadi tantangan.
“Kebiasaan masyarakat kita, kalau belum sakit biasanya belum merasa perlu mendaftar. Padahal kepesertaan aktif sangat penting agar ketika membutuhkan layanan kesehatan tidak mengalami kendala,” ujarnya.
BPJS Kesehatan berharap dukungan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, dapat membantu meningkatkan cakupan kepesertaan sehingga Kota Tanjungpinang dapat segera mencapai status UHC, sekaligus mempertahankan tingkat keaktifan peserta JKN di atas target nasional.
Sumber, Antara
