BATAMCLICK.COM: Di balik geliat pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), ada kerja senyap namun sangat menentukan: membenahi data. Data yang sering kita abaikan, ternyata adalah fondasi dari kebijakan yang menyentuh hidup banyak orang. Dan di Kepri, upaya itu terus dirajut melalui kolaborasi antara Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Bappeda Provinsi Kepri dalam mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI).
Di balik meja-meja kantor, di balik tumpukan berkas dan layar monitor, ada kerja keras membangun kesepahaman lintas instansi. Di bawah struktur SDI, Bappeda bertugas sebagai koordinator sekretariat, Diskominfo sebagai walidata, dan BPS sebagai pembina data. Masing-masing punya peran penting untuk satu misi: menjadikan data sebagai suara yang jujur bagi pembangunan.
“Pembina data di daerah punya peran krusial. Karena dari data yang akurat, lahir kebijakan yang tepat sasaran,” ucap Kepala BPS Kepri, Margaretha Ari Anggorowati, saat pertemuan di Kantor Gubernur Kepri, Rabu lalu.
Kepri bukan daerah yang stagnan. Pertumbuhan ekonominya mencapai 5,16 persen pada triwulan I-2025. Indeks Pembangunan Manusianya pun melonjak menjadi 79,89. Namun semua angka itu tak akan berarti jika dibangun di atas data yang rapuh.
Sejak 2023, BPS Kepri telah menerbitkan 98 rekomendasi kegiatan statistik sektoral. Usaha tersebut turut mengangkat Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kepri dari kategori “Cukup” (1,90) menjadi “Baik” (2,61) pada 2024. Margaretha menyebut, peningkatan kualitas data ini adalah pondasi menuju reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang sungguh berbasis bukti.
Upaya itu tak hanya berhenti di meja kerja. BPS juga turun tangan mendampingi ASN melalui pelatihan statistik, coaching clinic penyusunan standar data, hingga membuka program magang “Melur Berseri”. Mereka juga meluncurkan program “Desa Cinta Statistik” dan “Tamadun Desa” yang sejalan dengan misi Presiden untuk membangun Indonesia dari desa.
“SDI bukan sekadar tentang data. Ini tentang bagaimana masa depan pembangunan daerah bisa dirancang dengan lebih terukur, transparan, dan tepat sasaran,” tegas Margaretha.
Dari sisi lain, Kepala Diskominfo Kepri, Hendri Kurniadi, juga tak tinggal diam. Sebagai walidata, pihaknya terus membangun sistem statistik sektoral yang terintegrasi. Salah satu tonggaknya adalah SIPD e-Walidata, sistem yang telah menghimpun 4.229 dataset sepanjang 2024. Dari jumlah itu, 4.207 dataset sudah terverifikasi dan 301 telah dipublikasikan ke portal Satu Data Kepri yang kini tersambung ke sistem nasional.
“Kami aktif menjembatani antara produsen data dan pembina data. Mulai dari penyusunan metadata hingga penjaminan mutu. Tapi tantangan tetap ada,” ujar Hendri.
Tantangan yang dimaksud, kata Hendri, antara lain keterbatasan SDM, perbedaan standar proses bisnis antar instansi, hingga lemahnya sinergi lintas sektor. Tapi mereka tidak menyerah. Diskominfo dan BPS terus mendorong penguatan kelembagaan statistik daerah dan literasi statistik, baik untuk ASN maupun masyarakat luas.
Pemerintah Provinsi Kepri pun menunjukkan komitmennya. Mereka bertekad mempercepat integrasi data lintas instansi, menyesuaikan regulasi daerah dengan kebijakan nasional, dan memanfaatkan teknologi seperti big data untuk memperkuat statistik sektoral.
“Langkah-langkah ini diharapkan membawa kita pada tata kelola data yang akurat, terpadu, dan berkualitas. Karena dari sanalah, kebijakan publik yang tepat dan efisien bisa dilahirkan,” tutup Hendri.
Di era yang serba cepat dan digital ini, data bukan sekadar angka. Ia adalah cerita. Tentang siapa kita, bagaimana kita hidup, dan ke mana arah pembangunan akan membawa kita. Maka, perjuangan sunyi mereka dalam membangun Satu Data Kepri, sejatinya adalah perjuangan membangun masa depan.***
