DBH Bengkulu Tembus Rp35,30 Miliar, Jadi Mesin Pembangunan

Penyaluran DBH Bengkulu mencapai Rp35,30 miliar hingga April 2026. Dana ini diharapkan memperkuat fiskal daerah dan mempercepat pembangunan infrastruktur.
Penyaluran DBH Bengkulu mencapai Rp35,30 miliar hingga April 2026. Dana ini diharapkan memperkuat fiskal daerah dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

BATAMCLICK.COM: DBH Bengkulu tembus Rp35,30 miliar hingga awal April 2026, sehingga memberi dorongan baru bagi penguatan fiskal dan percepatan pembangunan di daerah. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyalurkan dana tersebut sebagai bagian dari komitmen mendukung daerah.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bengkulu, Muhammad Irfan Surya Wardana, menjelaskan bahwa realisasi itu berasal dari total pagu anggaran sebesar Rp203,86 miliar yang disiapkan pemerintah pusat.

Sumber DBH Beragam, Dari Pajak hingga Sawit

Penyaluran dana bagi hasil (DBH) tersebut mencakup berbagai sektor strategis. Pemerintah mengalokasikan dana dari DBH pajak, DBH sumber daya alam, hingga DBH kelapa sawit, sehingga memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi daerah untuk berkembang.

Dengan komposisi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dana secara optimal, sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di masing-masing wilayah.

Sebaran DBH ke Kabupaten dan Kota

Penyaluran DBH di Provinsi Bengkulu tersebar ke seluruh kabupaten dan kota. Kabupaten Bengkulu Utara menerima Rp6,06 miliar, sementara Bengkulu Selatan memperoleh Rp5,12 miliar.

Selain itu, Kabupaten Seluma mencatat realisasi Rp5,33 miliar, kemudian Kabupaten Kaur Rp4,82 miliar, dan Kabupaten Lebong Rp3,74 miliar. Sementara itu, daerah lain seperti Mukomuko, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, serta Kota Bengkulu juga menerima alokasi sesuai pagu masing-masing.

Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu sendiri telah menerima penyaluran sebesar Rp4,16 miliar dari total anggaran Rp32,40 miliar yang disediakan.

Penguatan Fiskal Jadi Fokus Utama

Muhammad Irfan Surya Wardana menegaskan bahwa dana bagi hasil dapat dimanfaatkan pemerintah daerah sesuai regulasi yang berlaku. Dengan demikian, setiap daerah memiliki fleksibilitas dalam mengelola anggaran sesuai prioritas pembangunan.

Ia menekankan bahwa DBH menjadi instrumen penting untuk memperkuat fiskal daerah, terutama karena pendapatan asli daerah (PAD) di sebagian besar wilayah Bengkulu masih relatif terbatas.

Dorong Infrastruktur dan Pembangunan Daerah

Pemerintah daerah diharapkan segera mengoptimalkan pemanfaatan DBH, terutama untuk pembangunan infrastruktur dan sektor strategis lainnya. Langkah ini dinilai penting agar dampak ekonomi dapat langsung dirasakan masyarakat.

Selain itu, percepatan realisasi anggaran juga menjadi kunci agar pembangunan tidak tertunda dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Momentum Percepat Pembangunan Bengkulu

Dengan alokasi yang terus mengalir, DBH menjadi peluang besar bagi Provinsi Bengkulu untuk mempercepat pembangunan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi krusial agar setiap rupiah yang disalurkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.