BATAMCLICK.COM– Perwako Pariwisata Batam menjadi salah satu usulan utama yang disampaikan pelaku industri pariwisata kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam. Selain itu, mereka juga mengusulkan pengaktifan kembali Batam Tourism and Promotion Board (BTPB) untuk memperkuat promosi destinasi dan pengembangan sektor pariwisata.
Dua draf usulan tersebut merupakan hasil diskusi pelaku pariwisata yang diinisiasi Forum Jurnalis Pariwisata (FJP) Kepri beberapa waktu lalu.
Usulan itu diserahkan langsung kepada Kepala Disbudpar Kota Batam, Ardi Winata, oleh perwakilan DPD ASITA Kepri, DPD Insan Pariwisata Indonesia (IPI) Kepri, ASPABRI, serta FJP Kepri.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPD ASITA Kepri Eva Bety, Ketua DPD IPI Kepri Tatik Marnikowati, Pendiri ASPABRI Surya Wijaya, Ketua FJP Kepri Novianto, dan Sekretaris FJP Kepri Romauli Sianturi.
Dorong Regulasi Khusus Pariwisata
Ketua DPD IPI Kepri, Tatik Marnikowati, mengatakan sedikitnya 12 asosiasi dan organisasi pariwisata, termasuk kalangan pendidikan dan jurnalis, mendukung lahirnya regulasi khusus untuk sektor pariwisata di Kota Batam.
“Ada 12 asosiasi dan organisasi pariwisata, termasuk dunia pendidikan dan jurnalis, yang mendorong diciptakannya regulasi khusus pariwisata dari Pemerintah Kota Batam,” ujarnya.
Menurut Tatik, pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam. Karena itu, sektor tersebut membutuhkan aturan yang jelas agar dapat berkembang secara sehat.
“Pemerintah terus mendorong pariwisata Batam agar semakin maju. Namun, tanpa aturan yang baku dan mengikat di daerah, tujuan itu akan sulit tercapai,” katanya.
Ia juga menyoroti munculnya pelaku usaha pariwisata yang beroperasi tanpa izin. Kondisi itu dinilai dapat mengganggu ekosistem pariwisata yang selama ini telah terbentuk.
“Ini perlu disikapi melalui regulasi agar tidak mengganggu, bahkan merusak, ekosistem pariwisata yang sudah berjalan dengan baik,” tegasnya.
Usulkan Pengaktifan Kembali BTPB
Selain regulasi, pelaku industri juga mengusulkan pengaktifan kembali Batam Tourism and Promotion Board (BTPB).
Ketua DPD ASITA Kepri, Eva Bety, menilai Batam membutuhkan badan promosi pariwisata yang mampu menyatukan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan media dalam memasarkan destinasi wisata.
“Kalau ingin pariwisata Batam berkembang lebih pesat, semua pihak harus bekerja sama. Kita harus melakukan promosi bersama, menciptakan berbagai event pariwisata, serta menyatukan ide untuk menyusun program yang berdampak bagi daerah,” ujarnya.
Menurut Eva, BTPB yang aktif dan dikelola secara profesional akan memperkuat promosi Batam sebagai destinasi wisata nasional maupun internasional.
“Hal itu akan berdampak positif terhadap perekonomian Batam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Disbudpar Siap Bahas Bersama
Kepala Disbudpar Kota Batam, Ardi Winata, menyambut baik kedua usulan tersebut. Ia mengatakan pemerintah memang sedang menyusun regulasi pariwisata dan membutuhkan masukan dari pelaku industri.
“Kami tentu membutuhkan masukan dari pelaku pariwisata karena mereka yang menjalankan sektor ini setiap hari,” ujar Ardi.
Menurutnya, penyusunan regulasi akan dilakukan secara bersama-sama agar menghasilkan aturan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Terkait usulan pengaktifan kembali BTPB, Ardi menjelaskan bahwa badan promosi pariwisata memang pernah dihapus pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah masih memiliki kewenangan untuk membentuk atau mengaktifkannya kembali jika dianggap diperlukan.
“Batam merupakan daerah pariwisata. Karena itu, keberadaan BTPB sangat dibutuhkan untuk mendukung kemajuan sektor ini,” katanya.
Ardi menambahkan pihaknya akan melaporkan usulan tersebut kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam karena kewenangan pembentukan BTPB berada di pemerintah daerah.
“Kami akan berkoordinasi dengan Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota terkait pengaktifan kembali BTPB,” ujarnya.
Ia juga memastikan Disbudpar akan membentuk tim khusus untuk membahas penyempurnaan kedua draf usulan tersebut.
“Draf BTPB sudah pernah ada sehingga tinggal disempurnakan. Begitu juga dengan draf Perwako Pariwisata yang sudah kami susun. Selanjutnya kami akan menyempurnakannya bersama pelaku industri pariwisata,” tutup Ardi.(bos)
