Batamclick.com
Ketua Bidang Organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) sekaligus Rektor Universitas Harkat Negeri Sudirman Said meminta pemerintah pusat segera mengambil langkah luar biasa untuk menangani banjir besar yang melumpuhkan hampir seluruh Provinsi Aceh sejak awal pekan ini.
Hal ini disampaikan Sudirman usai melihat situasi langsung bencana banjir di Provinsi Aceh. Diketahui, ia berada di Provinsi Aceh sejak Selasa (25/11) dalam rangka agenda Musyawarah Provinsi PMI Aceh.
Dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat, ia menekankan tiga prioritas Utama, yakni menghidupkan kembali sistem komunikasi darurat, memasok energi cadangan, dan mengirim logistik makanan siap saji melalui jalur udara karena akses darat terputus total.
“Nomor satu, hidupkan sistem komunikasi dengan cara apapun dan lengkapi titik-titik pemerintahan itu dengan alat komunikasi. Kedua, menjaga pasokan energi, apakah ada listrik darurat, apapun caranya. Ketiga adalah soal logistik, mungkin prioritasnya makanan-makanan yang siap dimakan,” ujar Sudirman.
Ia menjelaskan kondisi di lapangan saat ini jauh lebih parah daripada yang tergambar di media nasional.
Menurutnya, listrik padam total di hampir seluruh Aceh dan tower seluler tumbang sehingga sinyal telepon dan internet hilang selama berhari-hari. Akibatnya, koordinasi penanganan bencana menjadi lumpuh.
“Bahkan polsek, koramil, dan puskesmas tidak memiliki radio komunikasi yang hidup. Semua aparat di lapangan mengaku ‘lumpuh’ karena tidak bisa berkomunikasi,” ujar Sudirman.
Ia menceritakan perjalanan dari Takengon ke Banda Aceh yang biasanya ditempuh dalam hitungan jam menjadi tiga hari karena jalan nasional terendam banjir sedalam satu meter lebih dan puluhan titik longsor menutup jalur. Hanya truk trailer yang masih bisa melintas di beberapa segmen.
Sudirman juga menyaksikan langsung bagaimana masyarakat Aceh bertahan dengan inisiatif sendiri, saling menolong, mengungsi ke masjid, membagi sisa makanan, dan mengantre di warung kopi yang memiliki genset untuk sekadar mengisi daya ponsel.
“Pasar tutup, SPBU kehabisan solar karena truk tangki tidak bisa masuk, warung-warung mulai kosong. Kalau tidak segera ada intervensi besar dari pusat, kita akan menghadapi krisis pangan dan energi yang sangat serius,” katanya.
Lebih lanjut, Sudirman mengatakan Pemerintah Provinsi Aceh sendiri baru mengumumkan status darurat bencana pada Kamis (27/11) sore karena selama ini mereka juga tidak mengetahui secara utuh seberapa besar kerusakan akibat ketiadaan komunikasi.
Untuk itu, ia menegaskan atensi pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk bencana banjir di Aceh dikarenakan masyarakat lokal sudah mengupayakan apapun yang mereka bisa lakukan.
Ia pun meminta juga agar pemerintah segera menyalurkan bantuan melalui jalur darat sudah tidak mungkin lagi. Ia meminta pemerintah pusat segera mengerahkan helikopter untuk dropping logistik serta mengaktifkan sistem komunikasi cadangan yang selama ini terabaikan.
Di sisi lain, analis komunikasi politik Hendri Satrio juga mengatakan hal senada dengan Sudirman. Ia meminta pemerintah harus cepat tanggap dalam menanggapi masalah bencana seperti ini.
“Pemerintah itu harus cepat tanggap, sebisa mungkin segera urus permasalahan seperti ini, jangan terlalu fokus mengurus masalah ekonomi negara saja,” kata Hensa sapaan akrabnya.
Ia mengatakan kehadiran pemerintah pusat saat ini sangat diperlukan masyarakat. Ia mengkhawatirkan jika tidak segera diurus, permasalahan seperti ini bisa saja cepat tertutup informasinya dengan isu-isu lain seperti politik atau pun yang lainnya.
“Turun tangan dan langsung menghadirkan solusi itu perlu bagi pemerintah pusat untuk masyarakat, jangan sampai kemudian nantinya hal-hal seperti ini yang menyangkut kepentingan masyarakat ini tertutup dengan isu-isu politis seperti polemik PT IMIP, misalnya,” ujarnya.
Sumber : Antara
