BATAMCLICK.COM: Label batas konsumsi MBG menjadi perhatian serius Komisi IX DPR RI dalam memastikan keamanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kepulauan Riau. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, secara tegas meminta setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memasang label waktu aman konsumsi pada setiap paket makanan.
Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau langsung dapur SPPG Polresta di Tanjungpinang. Menurutnya, langkah ini penting agar penerima manfaat mengetahui batas waktu aman mengonsumsi makanan yang mereka terima.
Cegah Keracunan, Edukasi Lewat Label
Nihayatul menjelaskan bahwa pemasangan label waktu konsumsi bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk edukasi langsung kepada penerima manfaat, terutama siswa.
Ia menyoroti adanya kasus keracunan yang terjadi karena makanan MBG dikonsumsi melewati batas waktu yang seharusnya. Oleh karena itu, ia mendorong pengelola dapur segera menerapkan sistem pelabelan tersebut.
“Label bisa dipasang di ompreng, sehingga penerima tahu kapan makanan masih aman dikonsumsi,” ujarnya.
Standarisasi Kebersihan Jadi Perhatian
Selain itu, ia juga memberikan catatan terkait jalur pembersihan ompreng di dapur SPPG yang dinilai perlu lebih terstandarisasi dan higienis. Menurutnya, sistem kebersihan yang baik akan menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas makanan.
Meski demikian, ia tetap mengapresiasi dapur SPPG yang dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari karena telah menerapkan uji kelayakan makanan sebelum didistribusikan.
Food Taste Wajib Diterapkan di Semua SPPG
Nihayatul menegaskan bahwa proses food taste atau uji rasa makanan harus menjadi standar di seluruh dapur SPPG. Langkah ini dinilai efektif untuk memastikan kualitas dan keamanan menu sebelum sampai ke penerima manfaat.
“Saya kira food taste ini sangat penting agar makanan yang disalurkan benar-benar aman,” katanya.
Siswa Antusias, MBG Jadi Menu Favorit
Usai meninjau dapur, Nihayatul bersama rombongan Komisi IX DPR melanjutkan kunjungan ke sekolah dasar di sekitar lokasi. Di sana, ia melihat langsung antusiasme siswa terhadap program MBG.
Bahkan, sebagian siswa memilih tidak sarapan di rumah agar bisa menikmati makanan dari program tersebut di sekolah. Menu ayam disebut menjadi favorit yang paling diminati.
Peran Guru dan Komunikasi Jadi Penentu
Untuk meningkatkan kualitas program, Nihayatul mendorong peran aktif guru dalam memberikan masukan terkait menu MBG yang disukai siswa. Dengan demikian, penyedia makanan dapat menyesuaikan menu agar lebih diminati.
Selain itu, ia juga menyarankan pembentukan grup komunikasi berbasis aplikasi pesan seperti WhatsApp antara pihak sekolah dan pengelola SPPG. Tujuannya, agar setiap kendala di lapangan dapat ditangani dengan cepat dan efektif.
Pengawasan Bersama Jadi Kunci Sukses
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IX DPR RI turut didampingi berbagai instansi, seperti Badan Gizi Nasional, BKKBN, BPOM, BPJS Kesehatan, serta BPJS Ketenagakerjaan.
Nihayatul menegaskan bahwa pengawasan bersama dari seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama keberhasilan program MBG.
“Kolaborasi semua pihak sangat penting agar program ini berjalan optimal dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Menjaga Kualitas, Melindungi Generasi
Dengan penerapan label batas konsumsi serta penguatan standar kebersihan dan pengawasan, program MBG diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menjamin keamanan pangan bagi generasi muda.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan program strategis nasional berjalan efektif, aman, dan berkelanjutan.
