Demi satu data yang akurat, ribuan kader menyusuri rumah demi rumah di Kepulauan Riau. PK-25 bukan sekadar angka, tetapi pijakan masa depan keluarga Indonesia.
Jumlah keluarga di Kepri 2025 menjadi perhatian utama dalam program pemutakhiran data keluarga nasional. Mulai 22 Juli hingga 21 Agustus 2025, sebanyak 1.048 kader pendata di Provinsi Kepulauan Riau akan menyasar 215.241 keluarga yang tersebar di tujuh kabupaten dan kota.
Langkah besar ini merupakan bagian dari agenda strategis nasional oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Di Kepri, Kepala Perwakilan BKKBN Rohina menegaskan bahwa data yang terkumpul, bukan hanya soal jumlah anggota keluarga, tetapi juga tentang potret sosial, ekonomi, dan ketahanan keluarga masyarakat.
“Kader kami akan mencatat langsung ke lapangan, mulai dari data kependudukan, program Bangga Kencana, hingga kondisi pembangunan keluarga,” ujar Rohina usai membuka Workshop PK-25 di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Rabu lalu.
Ia menambahkan bahwa workshop ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengelola data agar informasinya benar-benar bisa berguna untuk merumuskan kebijakan secara akurat, termasuk untuk mendukung Quick Wins Kemendukbangga/BKKBN.
Pemutakhiran ini memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 serta Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2025. Keduanya menegaskan pentingnya pembaruan data keluarga sebagai fondasi perencanaan pembangunan berkelanjutan.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad pun turut menegaskan pentingnya peran data yang terkumpul melalui PK-25. Ia menyebut data tersebut akan menjadi acuan utama dalam menyusun berbagai program prioritas daerah.
“Data ini akan sangat menentukan keberhasilan upaya penurunan stunting, peningkatan kesejahteraan keluarga, hingga penguatan ketahanan keluarga,” ujar Ansar.
Ia juga menaruh harapan besar kepada para kader pendata yang turun langsung ke masyarakat. Dengan ketekunan dan integritas, mereka menjadi garda terdepan dari misi besar negara: membangun masa depan keluarga Indonesia yang lebih baik.
Lebih jauh, Ansar mendorong seluruh pihak — mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, hingga elemen masyarakat. Agar memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran proses pendataan ini.
“Tanpa sinergi dan dukungan anggaran, kebijakan, serta koordinasi lintas sektor, target besar ini akan sulit tercapai,” katanya.
Pemutakhiran data keluarga 2025 di Kepri bukan sekadar program tahunan. Ia merupakan cerminan tekad kolektif untuk mengenali wajah sesungguhnya dari setiap keluarga di tanah air. Dari pesisir Natuna hingga jantung kota Batam. Karena melalui data, kita bisa menyusun harapan. Dan melalui keluarga, kita membangun masa depan bangsa.
