Pengendalian Inflasi Kepri menjadi perhatian serius Gubernur Ansar Ahmad. Ia mengusulkan agar Badan Pusat Statistik (BPS) memisahkan komponen inflasi pangan dan non pangan sehingga pemerintah dapat melakukan intervensi lebih cepat dan lebih tepat sasaran.
Ansar menyampaikan usulan tersebut saat menghadiri Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, Senin (9/2/2026).
Inflasi Tidak Selalu Bisa Diintervensi
Ansar mengakui bahwa inflasi Kepri sempat menyentuh angka 3,47 persen. Namun, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat mengendalikan seluruh komponen inflasi.
“Ada beberapa komponen yang tidak bisa kita intervensi seperti harga emas, tiket pesawat, dan biaya pendidikan saat musim masuk sekolah,” jelasnya.
Karena itu, ia mendorong BPS memisahkan inflasi pangan dan non pangan agar pemerintah dapat fokus menekan harga komoditas yang benar-benar bisa dikendalikan, terutama bahan pokok.
Perkuat Distribusi dan Pangkas Rantai Pasok
Selain mengusulkan pemisahan komponen inflasi, Ansar juga meminta dukungan Perum Bulog untuk memastikan distribusi beras berjalan lancar.
Ia menekankan pentingnya memangkas rantai distribusi yang terlalu panjang serta mencegah praktik penimbunan bahan pokok.
“Kita harus menjaga agar inflasi tetap terkendali, pertumbuhan ekonomi terus berkembang, dan distribusi ekonomi benar-benar memberi dampak merata kepada masyarakat,” tegasnya.
Ansar juga mengingatkan bahwa Kepri pernah meraih predikat provinsi terbaik pertama dalam pengendalian inflasi pada 2024. Ia ingin capaian tersebut terus dipertahankan dengan strategi yang lebih presisi.
