Wakil Gubernur Kepri Tegaskan Pentingnya Stabilitas Sistem Keuangan Nasional

Stabilitas Sistem Keuangan Nasional menjadi fokus Munas APVA ke-8 dengan penguatan sinergi industri KUPVA, peningkatan SDM, dan pemanfaatan teknologi digital.
Stabilitas Sistem Keuangan Nasional menjadi fokus Munas APVA ke-8 dengan penguatan sinergi industri KUPVA, peningkatan SDM, dan pemanfaatan teknologi digital.

BATAMCLICK.COM: Stabilitas Sistem Keuangan Nasional kembali menjadi sorotan. Isu ini mengemuka dalam Musyawarah Nasional (Munas) APVA ke-8. Forum ini mengangkat tema penguatan sinergi industri KUPVA. Para pemangku kepentingan pun berkumpul. Mereka datang dari berbagai daerah. Mereka membawa semangat yang sama.

Sejumlah tokoh hadir. Mulai dari Ketua BKOW Kepri Nenny Dwiyana Nyanyang, perwakilan Bank Indonesia, hingga pelaku perbankan. Ketua dan pengurus DPD APVA dari seluruh Indonesia juga ikut meramaikan forum ini.

Peran Strategis APVA di Wilayah Perbatasan

Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang, langsung menegaskan posisi APVA. Ia menilai organisasi ini memegang peran vital. Terutama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Apalagi di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Riau.

Ia melihat aktivitas ekonomi internasional di Kepri sangat tinggi. Karena itu, peran APVA menjadi semakin penting. Organisasi ini tidak hanya menjadi ruang komunikasi. Namun juga menjadi penghubung antar pelaku usaha.

Selain itu, APVA juga bertindak sebagai mitra strategis pemerintah. Perannya mencakup menjaga tata kelola usaha. Lalu meningkatkan profesionalisme. Dan memastikan seluruh pelaku usaha patuh terhadap regulasi.

“APVA memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Nyanyang.

Tantangan Kian Kompleks, Adaptasi Jadi Kunci

Nyanyang juga menyoroti tantangan ke depan. Ia menyebut situasi semakin kompleks. Perkembangan teknologi digital terus melaju. Fluktuasi nilai tukar global semakin dinamis. Pengawasan transaksi keuangan juga makin ketat.

Di sisi lain, tuntutan transparansi dan akuntabilitas terus meningkat. Semua ini memaksa pelaku usaha untuk beradaptasi. Mereka harus bergerak cepat. Mereka harus terus berinovasi.

“Kondisi ini menuntut pelaku usaha untuk mampu beradaptasi sekaligus tetap patuh terhadap ketentuan,” jelasnya.

Dorong Strategi dan Penguatan Industri KUPVA

Melalui Munas ini, pemerintah berharap lahir langkah konkret. Fokusnya jelas. Memperkuat industri KUPVA secara menyeluruh.

Langkah itu meliputi penguatan sistem pengawasan. Kemudian peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Lalu pemanfaatan teknologi digital dalam layanan usaha. Dan tentu saja, memperkuat sinergi dengan pemerintah serta lembaga terkait.

Harapannya, industri ini semakin solid. Lebih profesional. Dan mampu menjawab tantangan zaman.

Komitmen Pemerintah dan Regenerasi Kepengurusan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga menegaskan komitmennya. Mereka ingin menciptakan iklim usaha yang kondusif. Mereka siap membuka peluang investasi. Mereka juga akan memperkuat koordinasi lintas sektor.

Semua itu diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dan juga berkelanjutan.

Munas ini juga menjadi momen penting lainnya. Yaitu pemilihan kepengurusan baru APVA Indonesia periode 2026–2030. Harapan besar pun disematkan.

“Semoga kepengurusan baru semakin aktif dan berkontribusi,” ujar Nyanyang.

Jaga Ekosistem Keuangan dan Kedaulatan Rupiah

Ketua Umum APVA Indonesia, Amat Tantoso, turut menegaskan arah organisasi. Ia menekankan pentingnya menjaga ekosistem keuangan nasional.

Peran APVA dinilai krusial. Terutama dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Selain itu, APVA juga berperan menjaga kedaulatan rupiah sebagai mata uang resmi negara.

Momentum Perkuat Kontribusi Nasional

Munas APVA ke-8 tidak sekadar agenda organisasi. Forum ini menjadi momentum penting. Momentum untuk memperkuat peran industri valuta asing.

Lebih dari itu, forum ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi nyata. Terutama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di daerah maupun secara nasional.