Batamclick.com,
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebutkan target investasi nasional di daerah itu pada 2026 tembus sebesar Rp86 triliun, naik dibanding target tahun 2025 sebesar Rp57 triliun.
Ansar mengatakan tahun 2025, realisasi investasi di Kepri tembus Rp78 triliun, atau mencapai 112 persen dari target nasional sebesar Rp57 triliun.
“Kalau target investasi di RPJMD Kepri tahun lalu (2025) sebesar Rp47 triliun, dan kita mampu melampauinya hingga 137 persen,” kata Ansar di Tanjungpinang, Senin (27/4).
Ansar mengajak seluruh jajaran kepala OPD dan ASN di Kepri bekerja keras dalam upaya mengejar target investasi nasional 2026 yang sebesar Rp86 triliun.
Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat seluruh pemangku kepentingan memastikan sejumlah rencana investasi besar di wilayah Kepri tahun 2026 dapat terealisasi, antara lain pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam melalui Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Kemudian, rencana investasi baru di Kabupaten Bintan, seperti pembangunan kawasan industri petrokimia di Pulai Poto, dan pengembangan industri baja di Pulau Numbing.
Selanjutnya, pemerintah terus mendorong realisasi investasi KEK Thiansan di Kabupaten Lingga, yang sudah masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PNS).
“Bupati Lingga tengah aktif berkoordinasi membahas soal lahan PSN itu dengan TNI AL. Semoga segera ada solusi konkret,” ujar Ansar.
Berikutnya, lanjut Ansar, pemerintah terus mendorong pengembangan industri rumput laut di Dabo Singkep, Lingga, dengan target mencapai 5.000 hektare. Kawasan ini dikelola investor lokal asal Jawa Barat.
Demikian, pula dengan pengembangan industri rumput laut di Kabupaten Anambas yang dalam waktu dekat sudah dimulai pembibitannya, dengan target penjualan 300 ribu ton per tahun.
“Industri ini didukung penuh pemerintah pusat melalui kementerian terkait, karena berdampak positif bagi perekonomian masyarakat, terutama ibu-ibu bisa bekerja di sana,” kata Ansar menerangkan.
Sedangkan untuk di Kabupaten Natuna, lanjut Ansar, pemerintah provinsi bersama beberapa perusahaan tambang tengah membahas soal pengembangan industri tambang pasir silika.
“Masih dalam pembahasan, sebab ada kendala terkait penetapan harga patokan mineral (HPM) di Kepri dinilai terlalu tinggi, sehingga memberatkan pengusaha,” kata Ansar.
Lebih lanjut ia menambahkan percepatan investasi di Kepri menjadi salah satu upaya strategis pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru sekaligus mengurangi angka pengangguran.
Pemerataan investasi terus didorong supaya menyasar seluruh kabupaten/kota se-Kepri, tidak hanya didominasi Batam.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri, saat ini tercatat ada sekitar 25 kawasan industri di daerah perbatasan itu dengan menyerap kurang lebih 400 ribu tenaga kerja.
“Kawasan industri di Kepri lebih banyak terpusat di Batam, lalu Bintan dan Karimun,” ujar Ansar.
Sumber, Antara
