Batamclick.com,
Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), mempercepat digitalisasi dalam pengelolaan dan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan transformasi digital menjadi langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya dalam meminimalkan kebocoran pendapatan daerah.
“Ini merupakan ikhtiar untuk meningkatkan PAD. Tata kelola pemerintahan harus mulai beralih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk efisiensi dan percepatan, sekaligus mengurangi frekuensi tatap muka,” ujar Amsakar di Batam, Senin (27/4).
Ia menyampaikan, melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), pemerintah berupaya menghadirkan sistem yang mampu menjawab kebutuhan daerah, termasuk dalam merumuskan strategi optimalisasi pajak dan retribusi.
“Kita sudah melakukan berbagai upaya agar kebocoran PAD, baik dari pajak maupun retribusi, dapat diminimalisir melalui digitalisasi,” katanya.
Batam telah menerapkan beberapa langkah untuk optimalisasi pajak dan retribusi.
Ia menyebut penerapan tapping box untuk pengawasan transaksi di restoran, pembayaran PBB-P2 dengan QRIS, dan juga penerapan pembayaran parkir tepi jalan dengan QRIS di 100 titik di kota itu.
Amsakar menambahkan, Batam dinilai memiliki kesiapan dalam implementasi digitalisasi karena masyarakatnya sudah cukup familiar dengan teknologi.
“Transformasi ini penting, sebagaimana penerapan ‘work from home’ yang tetap menjaga kualitas pelayanan namun lebih efisien. Digitalisasi ini lah yang menjadi bagian dari perubahan budaya kerja,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya forum TP2DD sebagai ruang diskusi untuk pengelolaan parkir dan persampahan yang lebih modern dan tidak lagi konvensional.
“Bagaimana agar retribusi parkir tidak lagi konvensional, bagaimana pemungutan retribusi sampah juga bisa segera dioperasionalkan secara lebih modern,” katanya.
Amsakar mengungkapkan, capaian kemandirian fiskal Batam saat ini sudah berada pada posisi yang baik.
“Jika kontribusi PAD sudah di atas 50 persen, itu menunjukkan kemandirian fiskal daerah yang baik. Batam saat ini berada di kisaran 57 persen, dan kita ingin terus meningkatkan capaian tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Batam sekaligus Sekretaris TP2DD, Raja Azmansyah, mengatakan pihaknya telah menyiapkan peta jalan (roadmap) digitalisasi pajak dan retribusi untuk periode 2026-2030.
“Kami ingin bergerak lebih maju melalui digitalisasi yang terintegrasi, khususnya bagi organisasi perangkat daerah penghasil pajak dan retribusi,” kata Raja.
Ia menambahkan, kolaborasi antar-OPD, serta dukungan dari Bank Indonesia dan Bank Riau Kepri, menjadi faktor penting dalam percepatan digitalisasi penerimaan daerah.
“Ke depan, kami juga mengusulkan satu saluran pembayaran pajak dan retribusi yang terintegrasi, sehingga lebih memudahkan masyarakat sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.
Sumber, Antara
