BATAMCLICK.COM: Indeks pembangunan hukum ditarget naik dari 0,68 menjadi 0,69 pada tahun ini. Target tersebut disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi hukum nasional.
Meski kenaikannya terlihat kecil, Yusril menegaskan bahwa peningkatan satu poin tetap memiliki arti penting, karena mencerminkan kemajuan dalam kualitas pembangunan hukum di Indonesia.
Rakor Jadi Kunci Sinkronisasi Hukum Nasional
Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan menggelar Rapat Koordinasi Pembangunan Hukum Nasional di Jakarta.
Rakor ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi.
Selain itu, sejumlah kementerian terkait juga hadir untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.
Cegah Tumpang Tindih Aturan
Dalam forum tersebut, Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi antara peraturan pusat dan daerah. Ia menilai tumpang tindih regulasi masih menjadi tantangan serius dalam sistem hukum nasional.
Karena itu, pemerintah mendorong penyelarasan aturan agar tidak terjadi konflik kebijakan yang dapat membingungkan masyarakat maupun pelaksana di lapangan.
Atasi Over-Regulasi yang Membingungkan
Selain tumpang tindih, Yusril juga menyoroti fenomena over-regulasi atau pengaturan berlebihan. Menurutnya, sering kali satu isu diatur oleh banyak regulasi sekaligus, sehingga implementasinya menjadi tidak efektif.
Dengan memperbaiki sistem regulasi, pemerintah berharap masyarakat dapat memahami aturan dengan lebih jelas dan tidak mengalami kebingungan saat menjalankannya.
Dorong Kepastian dan Keadilan Hukum
Upaya peningkatan indeks pembangunan hukum dilakukan melalui sistematisasi regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum sekaligus menjamin rasa keadilan bagi masyarakat.
Yusril menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan sistem hukum yang kuat dan adil.
Samakan Persepsi KUHP dan KUHAP Baru
Dalam rakor tersebut, pemerintah juga membahas penyamaan persepsi terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru.
Langkah ini menjadi penting karena perbedaan penafsiran dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan adanya kesamaan pemahaman, aparat penegak hukum diharapkan dapat menjalankan aturan secara konsisten.
Fokus pada Penegakan dan Eksekusi Hukum
Selain itu, pembahasan juga menyentuh aspek teknis, seperti mekanisme penyitaan, eksekusi putusan pengadilan, hingga perampasan aset hasil tindak pidana.
Pemerintah ingin memastikan seluruh proses hukum berjalan transparan, adil, dan memiliki kepastian, baik sebelum maupun setelah putusan pengadilan.
Langkah Kecil, Dampak Besar
Pada akhirnya, target kenaikan indeks pembangunan hukum bukan sekadar angka. Target ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki sistem hukum nasional secara menyeluruh.
Dengan sinkronisasi yang kuat, regulasi yang jelas, serta penegakan hukum yang konsisten, Indonesia diharapkan mampu membangun sistem hukum yang lebih modern, adil, dan dipercaya masyarakat.
