BATAM – Suasana hangat dan penuh semangat terasa di Batam Marriott Hotel Harbour Bay, Jumat (16/5/2025) siang itu. Di tengah deretan kursi dan meja pertemuan resmi, terselip semangat silaturahmi dan harapan besar dari dua institusi penegak hukum negara: Kodam I/Bukit Barisan dan empat Kejaksaan Tinggi dari wilayah Sumatera.
Bukan sekadar seremoni, hari itu menjadi saksi ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kodam I/BB dan Kejati Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, serta Kepulauan Riau. Sebuah komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dalam menangani perkara koneksitas—perkara hukum yang melibatkan unsur militer dan sipil.
Panglima Kodam I/BB, Mayjen TNI Rio Firdianto, menyebut pertemuan ini bukan hanya tentang kerja sama hukum, tapi lebih dari itu: tentang menyambung silaturahmi dan menyatukan visi.
“Hari ini sebetulnya lebih ke silaturahmi antara Kodam I dengan seluruh Kejaksaan Tinggi di bawah wilayah kita,” ucapnya dengan nada bersahabat usai acara tertutup.
Namun, di balik sapaan hangat dan tawa ringan, ada tujuan besar yang tengah dirajut: membangun sistem penegakan hukum yang lebih efektif, profesional, dan transparan. PKS ini menjadi langkah nyata untuk mengoptimalkan sumber daya, memahami kewenangan masing-masing, dan membangun kolaborasi yang saling menguatkan.
Salah satu poin penting dari kesepakatan ini adalah penempatan Asisten Pidana Militer (Aspidmil) di Kejati, serta peran aktif Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai koridor.
“Selama ini tidak ada Aspidmil maupun Jampidmil. Hari ini Kejaksaan sudah memiliki kewenangan untuk memeriksa tentara, tentu dalam hal ini berkaitan dengan masalah-masalah yang ditangani Jampidmil,” jelas Pangdam Rio.
Langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang lebih besar di tingkat pusat, antara Mabes TNI dan Kejaksaan Agung, untuk memperkuat sinergi antarlembaga penegak hukum.
Tak ada pidato panjang atau seremoni megah. Tapi di ruang itu, sebuah babak baru telah dimulai—di mana hukum, keadilan, dan profesionalisme menjadi jembatan antara kekuatan militer dan integritas penegakan hukum sipil.
Dan Batam menjadi titik awalnya.(
Peliput: Elin
Editor: Bisanto
