Batamclick.com,
Sebanyak 29.559 warga di Kabupaten Lampung Barat, menerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat.
Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Pemkab Lampung Barat Danang Hari Suseno, saat dihubungi dari Lampung Selatan, Jumat mengatakan bantuan ini merupakan dukungan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat.
“Alhamdulillah pelepasan penyaluran CPP untuk alokasi Oktober hingga November 2025 di Gudang Bulog Subdivre Lambar, Pekon (Desa) Watas, Kecamatan Balik Bukit, hari ini berjalan lancar,” katanya.
Menurutnya, penyaluran CPP beras dan minyak goreng di Lampung Barat sebagai upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan dan melindungi masyarakat berpendapatan rendah.
Ia menegaskan bahwa kebijakan penyaluran CPP merupakan instruksi langsung Presiden untuk memastikan pemerintah hadir menjamin keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah.
“Ini adalah wujud kepedulian pemerintah agar masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang layak, baik dari sisi harga maupun volumenya,” ujarnya.
Menurut dia, dengan terealisasinya pendistribusian CPP ini, diharapkan kebutuhan pangan masyarakat Lampung Barat dapat terus terjaga secara merata.
“Tahun ini penyaluran CPP mengalami peningkatan. Jika sebelumnya hanya berupa bantuan beras, kini pemerintah menambah bantuan minyak goreng sebanyak 4 liter untuk setiap keluarga penerima manfaat. Sebanyak 29.559 KPM di Lampung Barat tercatat menerima manfaat langsung dari program ini,” ucapnya.
Selain CPP beras dan minyak goreng, kata dia beberapa hari sebelumnya pemerintah juga menyalurkan BLTS Kesra senilai Rp900 ribu kepada 37.752 KPM melalui Kartu KKS maupun Kantor Pos.
Dirinya menekankan, bantuan ini bukan hanya bentuk perlindungan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai stimulus ekonomi, terutama di tengah kenaikan harga beberapa kebutuhan pangan pokok.
“Tujuan penyaluran kali ini untuk mengurangi beban masyarakat miskin, menekan kerawanan pangan, serta membantu pemerintah mengendalikan inflasi akibat lonjakan harga beras dan minyak goreng,” ucap dia.
Dia menjelaskan, tahun 2025 menjadi momentum penting karena basis data penyaluran CPP saat ini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), menggantikan data P3KE.
Perubahan ini merupakan langkah menuju Satu Data Indonesia, yang diharapkan membuat penyaluran bantuan semakin tepat sasaran dan akurat.
Untuk memastikan kelancaran distribusi, ia meminta seluruh camat, peratin, lurah, dan TKSK agar terlibat aktif di lapangan.
“Penyaluran dikatakan sukses bukan hanya dari komoditinya tersalur, tetapi juga administrasinya tertib dan sesuai petunjuk teknis,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi serta penunjukan penanggung jawab distribusi di masing-masing pekon (desa) demi menghindari hambatan teknis.
“Jika ada kekurangan baik dari kualitas maupun jumlah, sampaikan segera secara baik kepada pihak penyedia agar tidak menimbulkan kekisruhan,” ujar dia.
Sumber, Antara
