Batamclick.com, NATUNA – Pemerintah Kabupaten Natuna di bawah kepemimpinan Bupati Cen Sui Lan menegaskan komitmennya untuk tidak menyerah dalam menghadapi hantaman krisis fiskal yang melanda daerah sejak tahun 2025 lalu. Guna mengatasi krisis pendapatan dan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut, Pemkab Natuna telah merumuskan sejumlah strategi taktis dan efisiensi mendalam demi menjaga stabilitas pembangunan ke depan.
Krisis fiskal saat ini diakui berdampak pada belum maksimalnya akselerasi pembangunan di Kabupaten Natuna. Kondisi dilematis ini dipicu oleh kebijakan pemerintah pusat yang memotong alokasi Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) untuk daerah, serta penundaan penyaluran dana kurang bayar DBH dalam batas waktu yang belum ditentukan.
Selama ini, postur anggaran Natuna memang masih sangat bergantung pada dana bagi hasil tersebut, mengingat sektor swasta lokal belum tumbuh signifikan untuk mampu menjadi penopang utama stabilitas fiskal daerah.
Kendati hak keuangan Kabupaten Natuna ditunda penyalurannya oleh pusat melalui kebijakan efisiensi nasional, Bupati Cen Sui Lan menyatakan enggan mengibarkan bendera putih.
Di sela-sela acara pengukuhan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Natuna baru-baru ini, ia menegaskan bahwa kebijakan nasional tersebut merupakan realitas yang harus diterima secara berani, teguh, dan penuh semangat.
“Itu kebijakan nasional yang harus kita terima semua. Jadi apapun keadaannya kita harus berani hadapi dengan teguh dan semangat. Yang lain boleh saja angkat bendera putih atas keadaan, tapi saya tidak mau menyerah,” tegas Bupati Natuna Cen Sui Lan.
Lebih lanjut, Cen Sui Lan mengingatkan bahwa dinamika kekurangan dan kelebihan anggaran adalah hal yang lumrah dan berlaku untuk semua daerah.
“Kita harus sadari itu supaya kita tetap lapang dada dan tidak mudah menyerah. Jadi kita semua harus tetap semangat, terutama sekali anak-anak muda kita ini,” ungkapnya.
Menurutnya, masih ada strategi lain yang gencar ditempuh Pemkab Natuna untuk mempertahankan eksistensi daerah, salah satunya dengan menjemput bola anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia terus berjuang melobi pemerintah pusat agar mengalirkan proyek-proyek pembangunan fisik berskala besar ke Natuna.
Langkah ini diambil agar perputaran uang dari proyek pusat tersebut dapat langsung dirasakan manfaat ekonominya oleh masyarakat tempatan secara sah.
“Maka saya tetap berjuang dan berupaya agar pembangunan pusat, terutama sekali pembangunan fisik itu banyak didatangkan ke Natuna. Agar masyarakat dan daerah dapat mengambil kemanfaatan dari pembangunan itu secara sah,” tutur Cen Sui Lan.
Ia mencontohkan beberapa proyek pusat yang berhasil ditarik ke daerah, seperti pembangunan Pasar Ikan Ranai yang saat ini sedang berjalan, serta persiapan pembangunan Sekolah Rakyat dan proyek strategis lainnya. Melalui proyek-proyek infrastruktur tersebut, masyarakat lokal dapat terserap sebagai tenaga kerja, sekaligus menggerakkan ekonomi sektor riil melalui penjualan material lokal.
“Di situ masyarakat bisa kerja, jual batu, jual pasir dan material lainnya. Itu cara-cara yang mesti kita tempuh untuk dapat bertahan,” jelasnya.
Selain mengandalkan stimulus proyek pusat, Pemerintah Kabupaten Natuna juga menerapkan mode penghematan anggaran yang sangat ketat dan merata di semua lini. Kebijakan efisiensi tersebut menyasar sektor transportasi dinas, tunjangan pejabat, hingga pos belanja konsumsi.
Cen Sui Lan mencontohkan, Pemkab Natuna kini tengah menyusun regulasi ketat yang mengatur efisiensi transportasi pemerintahan antarpulau, salah satunya dengan memanfaatkan kapal pompong masyarakat yang biayanya jauh lebih murah.
“Jadi kita kalau ke pulau pergi pakai pompong saja yang lebih murah. Kita harus irit-irit. Itu semua kita lakukan agar kita tetap dapat beli obat, menjalankan pendidikan, bayar utang dan hal-hal dasar lainnya. Tapi saya tidak curhat ya, tapi memang begitu keadaannya. Tetap semangat, jangan menyerah,” pungkas Cen Sui Lan.
