BATAMCLICK.COM, Jakarta: Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menjalankan program pembinaan karakter berbasis kedisiplinan militer bagi siswa sekolah lanjutan tingkat atas yang terindikasi memiliki masalah perilaku. Program ini berlangsung di barak militer dan menjadi langkah responsif terhadap persoalan kenakalan remaja yang terus membayangi wilayah tersebut.
Sejak 2 Mei 2025, sebanyak 272 siswa dari 106 sekolah di Jawa Barat telah mengikuti program ini. Mereka berasal dari berbagai jenjang, mulai dari SMA hingga SMK, baik negeri maupun swasta. Para siswa ini menjalani pelatihan intensif di dua lokasi utama: Barak Militer Resimen 1 Shira Yudha di Purwakarta dan Depo Pendidikan Bela Negara Rindam III Siliwangi, Cikole, Kabupaten Bandung Barat.
Selama 30 hari, mereka mengikuti masa orientasi, pendidikan dasar, hingga pendidikan lanjutan, dengan durasi yang menyesuaikan perkembangan perilaku masing-masing peserta. Program ini menyasar siswa dengan tindakan indisipliner berat seperti tawuran, balapan liar, penyalahgunaan narkoba, hingga penggunaan knalpot bising.
Di balik kesan keras yang melekat pada pendidikan militer, program ini sesungguhnya bagian dari gerakan yang lebih besar: “Panca Waluya Jawa Barat Istimewa” yang diusung oleh Gubernur Dedi Mulyadi. Tujuannya membentuk generasi muda yang cageur, bageur, bener, pinter, dan singer sehat, baik, benar, cerdas, dan tangguh.
“Sasarannya adalah siswa sekolah jenjang menengah atas yang terindikasi melakukan tindakan indisipliner level berat melalui berbagai indikator,” ujar Kepala DP3AKB Jawa Barat, dr. Siska Gerfianti.
Menurutnya, terdapat 45 indikator kenakalan remaja yang umum terjadi. Dari perundungan, narkoba, pelecehan, hingga bolos sekolah. Data dari BPS dan Open Data Jawa Barat pun menunjukkan tren penurunan jumlah kasus, meski masih dianggap belum signifikan.
“Penurunan 12,05 persen antara 2020 hingga 2022 tentu menggembirakan, tetapi belum cukup. Masalah ini kompleks dan perlu perhatian serius dari banyak pihak,” ujarnya.
Selama program berjalan, siswa tetap mendapatkan pelajaran formal. Namun, pendekatan ketarunaan di barak militer memberi mereka pembelajaran tambahan tentang nilai-nilai kebangsaan, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial.
Namun, tak sedikit pula catatan yang ditemukan. KPAI misalnya, menyebut belum optimalnya perlindungan anak dalam program ini. Masih banyak regulasi yang harus dibenahi, termasuk standar teknis pelaksanaan dan kejelasan kriteria peserta. Bahkan, 6,7 persen siswa mengaku tak tahu mengapa mereka masuk program ini.
Ketua KPAI Ai Maryati Solihah mengingatkan pentingnya pemenuhan hak anak dalam setiap tahap program. Ia menekankan, program harus dijalankan dengan prinsip non-diskriminasi dan mendengar suara anak.
Di sisi lain, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi memilih bersikap terbuka. Ia menilai pendekatan militer bisa jadi alternatif, apalagi bagi orang tua yang merasa kewalahan membina anaknya.
“Kita lihat nanti evaluasinya seperti apa. Banyak orang tua yang merasa terbantu. Tapi tentu, kami tetap mengawal hak-hak anak,” ujarnya.
Dari kacamata psikologi, Prof. Dr. Rose Mini Agoes Salim dari Universitas Indonesia menilai lokasi barak bukan masalah utama. Yang penting adalah materi pendidikan yang diberikan.
“Anak jangan hanya takut karena diawasi, tapi sadar bahwa yang dia lakukan itu salah. Kesadaran moral itu kunci,” ujarnya.
Program ini menjadi titik tolak diskusi publik tentang bagaimana cara terbaik membina remaja bermasalah. Meski berbalut nuansa militer, esensi utamanya tetap: membentuk generasi muda yang kuat, berintegritas, dan tetap dihargai haknya sebagai anak yang sedang tumbuh.
Sumber: Antara
Editor: Novia Rizka
