Batamclick.com, JAKARTA – Di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global, Bank Indonesia (BI) kembali mengambil langkah moneter tegas. Bank sentral memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen. Kebijakan antisipatif ini diambil guna memperkokoh stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus memastikan laju inflasi domestik tetap jangkar dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengumumkan bahwa keputusan strategis tersebut diambil usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 17–18 Juni 2026.
Kenaikan instrumen utama ini juga diikuti oleh terkereknya suku bunga Deposit Facility menjadi 4,75 persen dan Lending Facility sebesar 6,50 persen. Perry memaparkan, pengetatan moneter ini merupakan respons langsung terhadap eskalasi konflik berkepanjangan di Timur Tengah yang memicu investor global memindahkan modalnya ke aset aman (safe haven), sehingga menekan mata uang negara berkembang.
Guna memprioritaskan stabilitas eksternal, BI mengintensifkan intervensi di pasar valuta asing (valas) melalui transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar internasional.
Langkah berani ini mulai membuahkan hasil; per 17 Juni 2026, nilai tukar rupiah tercatat menguat ke posisi Rp17.730 per dolar Amerika Serikat (AS), atau terapresiasi sekitar 0,76 persen dibanding akhir Mei 2026. Penguatan ini juga disokong oleh tingginya daya tarik instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang sukses menjaring aliran modal asing (capital inflow).
Meski konflik Timur Tengah membayangi pertumbuhan ekonomi dunia yang diproyeksikan BI hanya tumbuh 3 persen dengan inflasi global menyentuh 4,4 persen pada 2026 perekonomian domestik dinilai tetap tangguh.
Geliat ekonomi nasional ditopang oleh kuatnya konsumsi rumah tangga serta akselerasi belanja negara lewat penyaluran bantuan sosial dan pembayaran gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN). Aktivitas investasi, terutama pada sektor konstruksi proyek strategis pemerintah, juga terus melaju. BI optimistis pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026 akan bertengger pada kisaran 4,9 hingga 5,7 persen.
Terkait inflasi domestik yang merangkak naik ke level 3,08 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Mei akibat penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan fluktuasi pangan, Perry menjamin kondisinya masih berada dalam koridor target 2,5 plus minus 1 persen. Pengendalian ini diperkuat lewat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Di sisi lain, intermediasi perbankan tetap sehat dengan pertumbuhan kredit yang melonjak 11,51 persen (yoy) per Mei, disokong rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) yang tebal di level 23,97 persen serta rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) bruto yang rendah di angka 2,17 persen.
Ketahanan ekonomi ini kian lengkap dengan dominasi digitalisasi sistem pembayaran.
Volume transaksi digital pada Mei 2026 melesat 28,14 persen menjadi 5,22 miliar transaksi, di mana QRIS menjadi motor utama dengan lonjakan performa mencapai 95,10 persen (yoy).
Demi menjaga momentum ekspansi ini, bank sentral memperpanjang berbagai kebijakan relaksasi kartu kredit dan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) hingga akhir 2026, seraya memperluas interkoneksi QRIS antarnegara.
