Minyakita Kembali Normal di Batam, DKPP Ungkap Penyebab Kelangkaan dan Lonjakan Harga

Minyakita kembali normal di Batam setelah bantuan pangan Bulog selesai. DKPP ungkap penyebab kelangkaan dan kenaikan harga hingga Rp18.000 per liter.
Minyakita kembali normal di Batam setelah bantuan pangan Bulog selesai. DKPP ungkap penyebab kelangkaan dan kenaikan harga hingga Rp18.000 per liter.

BATAMCLICK.COM: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Batam menyebutkan ketersediaan minyak goreng Minyakita di Batam kembali normal setelah penyaluran bantuan pangan oleh Perum Bulog selesai. Kondisi ini sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat yang sebelumnya sempat kesulitan mendapatkan minyak goreng bersubsidi tersebut di pasaran.

Pemulihan distribusi ini terjadi seiring berakhirnya fokus penyaluran Minyakita untuk program bantuan pangan pemerintah, yang selama beberapa waktu terakhir menyerap sebagian besar stok yang tersedia.

Distribusi Bantuan Jadi Faktor Utama Kelangkaan

Kepala DKPP Kota Batam, Mardanis, menjelaskan bahwa kelangkaan Minyakita bukan terjadi tanpa sebab. Ia menegaskan bahwa kebijakan distribusi menjadi faktor utama yang memengaruhi ketersediaan di pasar.

Menurutnya, sekitar 30 persen Minyakita dialokasikan untuk didistribusikan oleh Perum Bulog kepada masyarakat melalui program bantuan pangan. Ketika penyaluran difokuskan pada program tersebut, pasokan ke pasar otomatis berkurang.

“Secara aturan, sekitar 30 persen Minyakita didistribusikan oleh Bulog untuk masyarakat. Saat ini distribusi difokuskan untuk bantuan pangan, sehingga pasokan di pasar menjadi berkurang,” jelasnya.

Harga Melonjak, Pengawasan Perlu Diperkuat

Terbatasnya pasokan langsung berdampak pada harga di lapangan. Meskipun harga eceran tertinggi (HET) Minyakita ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter, kenyataannya harga sempat melonjak hingga Rp17.000 sampai Rp18.000 per liter.

Kondisi ini terjadi karena ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang. Ketika stok menipis sementara kebutuhan masyarakat tetap tinggi, harga pun bergerak naik.

Mardanis menilai, pengawasan terhadap penerapan HET masih perlu diperkuat agar lonjakan harga tidak terus berulang.

Beban Penyaluran Bantuan Picu Gangguan Distribusi

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Perum Bulog memiliki kewajiban menyalurkan bantuan pangan pada periode Februari hingga Maret. Dalam program tersebut, setiap penerima mendapatkan beras 20 kilogram serta Minyakita sebanyak 2 liter.

Akibatnya, distribusi ke jalur ritel sempat terhenti karena seluruh fokus diarahkan pada pemenuhan bantuan pangan tersebut. Hal inilah yang kemudian memicu kelangkaan di pasar.

Harga Minyak Lain Ikut Naik, Tapi Stok Aman

Tidak hanya Minyakita, kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng komersial lainnya. Bahkan, beberapa produk dijual dengan harga mencapai Rp30.000 hingga Rp40.000 per liter.

Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi pangan secara umum di Batam masih tergolong stabil. Ketersediaan bahan pokok tetap aman dan belum menunjukkan dampak signifikan, kecuali pada komoditas minyak goreng yang memang mengalami tekanan harga.

“Untuk stok pangan secara umum masih aman. Yang cukup terasa saat ini memang pada komoditas minyak goreng,” kata Mardanis.

Bulog Pastikan Distribusi Segera Pulih

Terpisah, Kepala Cabang Perum Bulog Batam, Guido XL Pereira, turut mengonfirmasi bahwa kelangkaan Minyakita terjadi karena kuota yang dialihkan untuk bantuan pangan.

Ia juga mengungkapkan bahwa ke depan pemerintah mempertimbangkan untuk tidak lagi menggunakan Minyakita dalam program bantuan pangan berikutnya, guna menjaga stabilitas pasokan di pasar.

Saat ini, kebutuhan Minyakita di wilayah kerja Bulog Batam mencapai sekitar 1.605,85 ton per bulan untuk Kota Batam dan 258 ton untuk Kabupaten Karimun.

Dengan target penyelesaian penyaluran bantuan pangan sebelum Mei 2026, distribusi Minyakita ke pasar diharapkan kembali berjalan normal.

Harapan Baru: Pasokan Stabil, Harga Terkendali

Dengan mulai pulihnya distribusi, masyarakat kini bisa kembali bernapas lega. Pemerintah daerah pun terus berupaya menjaga keseimbangan antara program bantuan sosial dan stabilitas pasar.

Ke depan, koordinasi antarinstansi diharapkan semakin solid, sehingga pasokan tetap terjaga, harga tetap terkendali, dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa gejolak.