BATAMCLICK.COM: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam mengawali minggu pertama September 2025 dengan serangkaian agenda penting. Dari dialog dengan masyarakat, Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait isu perizinan, hingga penanganan perselisihan industrial, DPRD Batam menunjukkan peran aktifnya sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Dialog Terbuka dengan Mahasiswa Tanpa Kericuhan
Pada Senin, 1 September 2025, Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin memimpin pertemuan dengan berbagai perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi damai. Dialog yang berlangsung di ruang rapat ini dihadiri sejumlah pimpinan daerah, seperti Kapolda Kepri dan Wali Kota Batam. Mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan terkait isu nasional dan lokal, seperti kenaikan tunjangan DPR RI dan pembatasan jam operasional truk besar di Batam. Pertemuan berakhir dengan penandatanganan tuntutan oleh pimpinan daerah sebagai simbol komitmen untuk mendengarkan aspirasi publik.
Soroti Izin Super Z Club, DPRD Rekomendasikan Penutupan
Pada Rabu, 3 September 2025, Komisi I dan II DPRD Batam menggelar RDP terkait perizinan Super Z Club Aviari di Batu Aji. Anggota Komisi II, Safari Ramadhan, menemukan bahwa tempat hiburan malam (THM) ini tidak memiliki izin klub malam, beroperasi tanpa membayar pajak selama tujuh bulan, dan berlokasi di dekat masjid serta rumah sakit. Paling parah, ada dugaan pertunjukan tarian telanjang yang melanggar budaya Melayu Batam. Berdasarkan temuan ini, dewan sepakat merekomendasikan penutupan THM tersebut dan meminta instansi terkait untuk segera melakukan sidak.
Perjuangkan Lahan Fasum dan Fasos Warga di Perumahan PGRI
Pada hari yang sama, Komisi I DPRD Batam juga menggelar RDP untuk memediasi permohonan warga Perumahan PGRI, Sungai Binti, terkait legalitas lahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Warga, yang diwakili oleh Yayasan Al Hidayah, meminta lahan untuk pembangunan rumah ibadah, taman, dan balai pertemuan. Meskipun BP Batam belum bisa memberikan kepastian, anggota Komisi I Muhammad Fadhli menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini karena penyediaan fasum adalah hak warga yang harus dipenuhi.
Perusahaan Mangkir dari RDP, Komisi IV Ancam Sidak
DPRD Batam juga menghadapi tantangan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Komisi IV menggelar RDP kedua terkait masalah antara PT Rigspek Perkasa dengan mantan pekerjanya pada Senin, 8 September 2025. Namun, manajemen perusahaan kembali tidak hadir, menunjukkan tidak adanya iktikad baik. Ketua Komisi IV Dandis Rajagukguk menyatakan kekecewaannya dan mengancam akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan. Sikap tidak kooperatif ini mendorong anggota dewan lainnya menyarankan jalur hukum melalui peradilan hubungan industrial (PHI) bagi pihak pekerja.
Bahas Ranperda APBD 2026, Target Pendapatan Rp4,73 Triliun
Pada 8 September 2025, DPRD Batam menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan oleh Wali Kota Amsakar Achmad. Dalam rapat paripurna tersebut, Amsakar memaparkan bahwa target total APBD 2026 mencapai Rp4,73 triliun, dengan fokus pada lima prioritas pembangunan, termasuk peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur. Setelah penyampaian, dewan akan melanjutkan pembahasan dengan agenda pandangan umum dari fraksi-fraksi partai.
