BATAMCLICK.COM — Kepri Aman Investasi Nyaman menjadi gagasan Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin dalam pertemuan dengan pengurus Komunitas Jurnalis Kepri (KJK) Senin (24/8/2026) siang.
Pertemuan berlangsung hampir dua jam di ruang rapat Kapolda Kepri. Namun, Asep tidak hanya menyampaikan pandangan. Ia juga membuka ruang diskusi dan meminta masukan dari para jurnalis.
“Kami di Polda Kepri ini sedang menggagas Kepri Aman Investasi Nyaman,” kata Asep.
Ia kemudian meminta pengurus KJK memberikan pandangan terkait gagasan tersebut.
“Kira-kira menurut para senior sudah pas atau masih ada kurangnya,” ujarnya.
Pertemuan itu dihadiri Ketua Umum KJK Ady Indra Pawennari, Wakil Ketua KJK Richard Nainggolan dan Novianto, Ketua Panitia UKW KJK Ambo Akok, Wakil Sekretaris Qori ul Fitra, Wakil Bendahara Romauli Sianturi, serta Rahmat, Iman Suryanto, dan Anwar.
Kepri Hadapi Tantangan Keamanan Global
Wakil Ketua KJK Kepri Richard Nainggolan mengatakan tantangan keamanan di Kepri kini semakin kompleks.
Menurutnya, persoalan keamanan tidak lagi sebatas kriminalitas konvensional. Kepri juga menghadapi tantangan keamanan global karena berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga.
“Yang dihadapi di Kepri adalah keamanan global, karena Kepri berhadapan langsung dengan negara tetangga,” kata Richard.
Karena itu, menurut Richard, keamanan memiliki kaitan erat dengan investasi dan pertumbuhan ekonomi Kepri.
Keamanan Harus Mengikuti Kebijakan Investasi
Menanggapi hal itu, Asep mengatakan keamanan menjadi salah satu faktor penting dalam menarik investor.
Menurutnya, pemerintah sudah berupaya mempermudah perizinan dan memangkas birokrasi. Bahkan, sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat telah didelegasikan ke daerah.
Karena itu, kepolisian juga harus memastikan keamanan berjalan seiring dengan kemudahan investasi.
“Investasi itu akan datang kalau prosedur perizinan dipermudah, birokrasi, kepastian investasi dan sebagainya,” ujarnya.
Asep menegaskan, kemudahan investasi harus diikuti dengan jaminan keamanan.
“Dari polisi harus mengikuti dengan menjaga keamanannya. Jangan sampai pemerintahnya sudah begitu, terus polisinya tidak menjaga keamanannya,” katanya.
Posisi Strategis Jadi Kekuatan Kepri
Asep juga membandingkan potensi Kepri dengan daerah lain yang memiliki sumber daya alam melimpah.
Menurut dia, Kepri tidak memiliki perkebunan sawit dalam skala besar seperti Kalimantan. Kepri juga tidak memiliki tambang emas, batu bara, atau bauksit dalam skala sebesar daerah lain.
Karena itu, Kepri harus mengandalkan posisi geografisnya.
“Kita cuma punya posisi strategis. Pinggir Singapura,” ujarnya.
Menurut Asep, posisi tersebut menjadi keunggulan yang harus dijaga. Namun, investor juga membutuhkan keamanan dan kepastian hukum.
Tanpa kedua hal itu, investor akan mempertimbangkan daerah lain.
Asep kemudian menceritakan pengalamannya saat bertugas di Kalimantan. Menurutnya, berbagai aktivitas ekonomi di wilayah tersebut tetap berjalan meski menghadapi konflik sosial dan pandemi Covid-19.
Sebaliknya, sejumlah aktivitas industri dan pelabuhan di Kepri sempat terdampak pandemi.
Premanisme dan Unjuk Rasa Jadi Sorotan
Dalam diskusi tersebut, Asep juga menyoroti persoalan premanisme dan gangguan terhadap kegiatan investasi.
Menurutnya, aparat harus memberikan kepastian keamanan kepada investor. Sebab, ketidakpastian dapat memengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modal.
“Di sini premanisme kita diamkan. Ada orang mau investasi, unjuk rasa kita diamkan,” ujarnya.
Asep kemudian menyinggung dinamika pembangunan di Rempang.
Menurutnya, gangguan terhadap pembangunan, termasuk pembangunan fasilitas pendidikan, dapat menimbulkan kekhawatiran bagi calon investor.
“Lu bikin sekolah saja sudah begitu, gimana gua mau bikin pabrik di sana?” katanya.
Asep Soroti Peran Media
Selain aparat, Asep menilai media juga memiliki peran dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.
Menurutnya, pemberitaan dapat memengaruhi persepsi masyarakat sekaligus calon investor. Karena itu, ia meminta media tetap mengedepankan informasi yang berimbang dan tidak memperbesar isu yang berpotensi memprovokasi.
“Media-media itu harus sama mindset-nya. Jangan sampai memberitakannya ada hal-hal yang memprovokasi, terus dijadikan berita,” katanya.
Dalam pembahasan mengenai Rempang, Asep juga menilai persoalan yang terjadi tidak semata-mata berkaitan dengan identitas suku.
Ia menyebut ada persoalan terkait alas hak atas lahan yang perlu dibuktikan melalui mekanisme hukum.
“Kalau ada alas haknya, oke diuji. Diuji oleh pengadilan ini asli apa tidak,” ujarnya.
Menurut Asep, jika masyarakat memiliki bukti kepemilikan yang sah, prosesnya dapat diuji melalui pengadilan.
Ia juga menegaskan proses ganti rugi harus mengikuti aturan yang berlaku.
“Diganti rugi sesuai dengan perkap aturannya. Karena kalau di luar perkap, maka BP Batam yang masuk penjara nantinya,” katanya.
Pertemuan KJK dan Kapolda Kepri itu pun berkembang menjadi diskusi terbuka. Pembahasannya mencakup keamanan, investasi, kepastian hukum, persoalan sosial, hingga peran media dalam membangun citra Kepri sebagai kawasan investasi yang aman dan nyaman.(bos)
