BATAMCLICK.COM, Wanokwari: Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, menyampaikan ada tiga bupati di provinsi tersebut yang telah mengajukan permohonan kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Ketiga bupati tersebut berasal dari Manokwari, Fakfak, dan Teluk Wondama.
Permohonan ini langsung dikirim ke Menteri Sosial karena Presiden Prabowo Subianto memberikan kewenangan kepada Mensos untuk menyelenggarakan Program Sekolah Rakyat khusus bagi warga miskin. “Saat ini sudah tiga bupati yang ajukan permohonan ke Mensos untuk bangun Sekolah Rakyat,” ujar Wagub Lakotani saat ditemui di Manokwari, Jumat.
Lakotani menjelaskan, kesiapan lahan pembangunan Sekolah Rakyat menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintah kabupaten yang mengajukan permohonan tersebut. Sementara itu, pemerintah provinsi diberi kewenangan mengelola Sekolah Unggulan Garuda.
Pemerintah provinsi Papua Barat telah menyiapkan lahan seluas 22 hektare di Kampung Dindey, Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, untuk pembangunan infrastruktur Sekolah Unggulan Garuda. “Kami sudah siapkan kelengkapan administrasi lahan untuk Sekolah Garuda di Warmare. Luas lahan minimal 20 hektare, tapi kami siapkan 22 hektare,” kata Lakotani.
Selain itu, Bappeda Papua Barat telah berkoordinasi dengan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk meninjau langsung kesiapan lahan tersebut guna mendukung pembangunan Sekolah Unggulan Garuda.
Sekolah Rakyat sendiri merupakan inovasi sosial yang dirancang untuk memutus siklus kemiskinan turun-temurun. Banyak keluarga miskin sulit keluar dari kemiskinan karena keterbatasan akses terhadap pendidikan dan keterampilan.
Sumber: Antara
Editor: Novia Rizka
