Gubernur Tidak Lagi Penentu Tarif Listrik di Batam

BATAMCLICK.COM: Direktur Utama PT PLN Batam, Muhammad Irwansyah Putra menjelaskan, saat ini telah banyak terjadi perubahan dinamika kelistrikan di Kota Batam pasca penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan diantaranya peralihan kewenangan penentuan tarif lisrik di Kota Batam.

Irwansyah menyampaikan, selama ini kelistrikan di Kota Batam ditentutakan oleh Peraturan Gubernur (Pergub) Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2017. Pergub tersebut jadi acuan dasar PT PLN Batam untuk menyediakan layanan probilitas ketenagalistrikan kepada masyarakat.

Perubahan terjadi manakalah Undang-undang Cipta Kerja diketok palu oleh DPR RI beberapa waktu lalu. Dalam UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sektor kelistrikan yang dulunya jadi kewenangan pemerintah daerah dikembalikan ke pusat dimana Kementerian ESDM RI sebagai pemegang kunci.

BACA JUGA:   Sekda Batam Buka Bimtek Penyelenggaraan PKP Regional Barat

Kewenangan tersebut diperkuat lagi dengan terbitnya peraturan Menteri ESDM Nomor 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik dan Tata Cara Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik. Inilah yang tengah disosialisasikan PT PLN Batam ke publik pelaku usaha di Batam.

“Dengan terbitnya Permen tersebut, maka banyak substansi dan ketentuan dalam Permen yang perlu disesuaikan dalam aturan baru ini, khususnya pada pasal 13,” kata Irwansyah saat acara hearing usulan penyesuaian tarif Industri I-3 di Hotel Aston Residence, baru-baru ini.

BACA JUGA:   Rudi Tinjau Vaksinasi Pekerja di Sekupang

Penentuan tarif dasar listrik salah satunya. Banyak faktor yang mempengaruhi penentuan listrik dan penyediaan tenaga listrik. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik terdiri atas nilai tukar mata uang dollar terhadap mata uang rupiah, harga energi primer, inflasi dan faktor lain yang ditetapkan oleh menteri.

“Penyesuaian tarif tenaga aliran listrik/tarif adjustmen secara berkala dapat dilakukan dalam hal terjadi perubahan faktor di luar kendali pemgeang IUPTL yang memiliki usaha yang dapat mempengaruhi biaya produksi tenag listrik,” ujarnya.

BACA JUGA:   Warga Jakarta di Karimun Hadirkan Habib Ali Ridho bin Yahya di Maulid Nabi SAW

“Tarif adjustmen adalah sebuah mekanisme yang mengubah turun naiknya besaran tarif lisrtrik dengan mengikuti perubahan faktor ekonomi mikro supaya tarif yang dikenaka kepada konsumen mendekati biaya pokok penyediaan,” sambung Irwansyah.

Adanya tarif adjustmen tersebut juga akan membuat peningkatan mutu pelayanan PLN Batam kepada konsumen, peningkatan elektrifikasi untuk terus mendorong pembangunan berkelanjutan.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *