BATAMCLICK.COM: KEK Kura Kura Bali menjadi sorotan. Komisi VII DPR RI meminta rencana pemerintah pusat menjadikan kawasan ini sebagai International Financial Centre dikaji secara mendalam. Isu ini mencuat saat kunjungan kerja reses di Denpasar. Para legislator menilai, rencana besar ini belum memiliki kejelasan arah dan manfaat yang konkret.
Fokus Kawasan Dipertanyakan
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, langsung menyoroti arah pengembangan kawasan. Ia menilai, pengelola kawasan harus tegas menentukan fokus pembangunan.
Selama ini, KEK Kura Kura Bali dikenal sebagai kawasan ekonomi kreatif dan pendidikan. Namun, wacana menjadikannya pusat keuangan internasional justru mengubah arah besar tersebut.
Perubahan ini tidak kecil. Bahkan, berpotensi menggeser identitas kawasan yang sudah dibangun sebelumnya.
Jangan Samakan Bali dengan Dubai
Evita juga menyinggung perbandingan dengan Dubai International Financial Centre. Menurutnya, Bali memiliki karakter berbeda. Tidak bisa disamakan dengan negara lain.
Ia menegaskan, prioritas utama Bali bukan menjadi pusat keuangan global. Sebaliknya, Bali harus fokus memperkuat sektor pariwisata.
Masalah infrastruktur masih banyak. Penataan ruang juga belum sepenuhnya rapi. Karena itu, ia mempertanyakan apakah rencana ini benar-benar menjawab kebutuhan daerah.
Kajian Mendalam Jadi Kunci
Komisi VII menekankan pentingnya kajian menyeluruh. Mulai dari skema, teknis, hingga dampak ekonomi harus jelas.
Kajian itu harus menjawab satu hal penting: manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
Tanpa itu, rencana besar ini hanya akan menjadi wacana tanpa arah.
Evita bahkan menyebut, hingga kini belum ada informasi resmi yang utuh dari pemerintah pusat. Sementara itu, narasi International Financial Centre sudah terlanjur ramai.
Ia menilai, rencana tersebut masih mentah. Belum layak untuk diambil kesimpulan.
DPR Tegas, Tapi Tidak Anti Investasi
Meski kritis, DPR RI menegaskan tidak menolak investasi. Mereka tetap mendukung program pemerintah.
Namun, ada syarat tegas. Investasi tidak boleh merusak ekosistem pariwisata Bali yang sudah terbentuk.
Keseimbangan antara investasi dan keberlanjutan menjadi kunci utama.
Pemprov Bali Masih Menunggu Kejelasan
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Bali juga belum memiliki gambaran utuh. Sekretaris Daerah Bali, Dewa Made Indra, mengaku masih meraba arah kebijakan tersebut.
Ia mengingat, sebelumnya pemerintah pusat lebih sering mewacanakan konsep family office untuk Bali.
Kini muncul istilah International Financial Centre. Namun, belum jelas apakah keduanya memiliki konsep yang sama.
Manfaat untuk Daerah Jadi Syarat Mutlak
Pemprov Bali menegaskan satu prinsip. Setiap program harus memberi dampak langsung ke masyarakat.
Dampak itu bisa berupa investasi, lapangan kerja, atau pertumbuhan ekonomi.
Jika tidak ada manfaat nyata, maka program tersebut dinilai tidak perlu dijalankan di Bali.
Namun, jika investasi masuk dan memberi nilai tambah, maka pemerintah daerah siap mendukung. Arah pengembangannya pun harus jelas, yakni menuju industri hijau dan pariwisata berbasis budaya.
Bali Butuh Arah yang Jelas
Di tengah berbagai wacana, satu hal menjadi sorotan. Bali membutuhkan arah pembangunan yang konsisten.
KEK Kura Kura Bali harus memiliki identitas yang kuat. Bukan sekadar mengikuti tren global.
Karena itu, kajian mendalam menjadi langkah awal yang tidak bisa ditawar. Tanpa itu, rencana besar hanya akan menjadi polemik yang berulang.
