NATUNA — Pemerintah Kabupaten Natuna mematangkan seluruh persiapan menjelang kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Juli 2026. Kesiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Natuna, Cen Sui Lan, di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Selasa (30/6/2026).
Rapat dihadiri Sekretaris Daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran TNI-Polri, instansi vertikal, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pihak terkait lainnya guna memastikan seluruh agenda kunjungan berjalan aman, tertib, dan sesuai rencana.
Bupati Natuna Cen Sui Lan menegaskan, kunjungan Menko Polkam menjadi kesempatan penting bagi Natuna untuk menunjukkan kesiapan sebagai daerah terdepan Indonesia yang memiliki posisi strategis di kawasan perbatasan.
“Kunjungan ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta unsur pertahanan dan keamanan dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan,” ujar Cen Sui Lan.
Dalam rapat tersebut dipaparkan bahwa kunjungan Menko Polkam merupakan bagian dari agenda strategis pemerintah pusat untuk meninjau langsung kesiapan sistem pertahanan dan keamanan di wilayah Laut Natuna Utara.
Selama berada di Natuna, Menko Polkam dijadwalkan mengunjungi Lanud Raden Sadjad, Lanal Ranai, Batalyon Komposit 01 Gardapati, Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Cemaga Utara, serta Markas Komando Gugus Tempur Laut (Guspurla) Selat Lampa.
Selain meninjau kesiapan personel dan fasilitas pertahanan, kunjungan tersebut juga akan membahas berbagai isu strategis di kawasan perbatasan. Di antaranya penguatan ketahanan maritim nasional, peningkatan kehadiran negara di wilayah perbatasan, serta koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan.
Tak hanya itu, pemerintah pusat juga akan menyoroti perkembangan implementasi pengaturan wilayah yurisdiksi yang masih tumpang tindih antara Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dengan landas kontinen Vietnam di Laut Natuna Utara, sebagai bagian dari upaya menjaga kepentingan nasional dan kedaulatan Indonesia di kawasan strategis tersebut.
Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, Pemerintah Kabupaten Natuna berharap kunjungan Menko Polkam dapat berjalan lancar sekaligus menghasilkan langkah-langkah strategis dalam memperkuat pertahanan, keamanan, dan pembangunan kawasan perbatasan Indonesia.
(Dy)
