BATAMCLICK.COM: Pelabuhan Selat Lampa dan IPSKA Natuna kini menjadi langkah besar Pemerintah Kabupaten Natuna untuk membuka jalur ekspor langsung dari wilayah perbatasan Indonesia. Langkah ini dinilai penting karena Natuna memiliki kekayaan laut yang sangat besar, namun selama bertahun-tahun belum mampu memberi dampak maksimal bagi ekonomi daerah.
Kabupaten Natuna di Provinsi Kepulauan Riau memang dikenal sebagai salah satu daerah dengan potensi perikanan terbesar di Indonesia. Laut Natuna masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 dengan potensi lestari mencapai 1,3 juta ton ikan per tahun.
Selain kaya sumber daya laut, Natuna juga berada di jalur perdagangan internasional yang sangat strategis. Posisi ini membuat Natuna memiliki peluang besar menjadi pusat ekonomi maritim di wilayah utara Indonesia.
Namun selama ini, hasil laut dan komoditas unggulan Natuna belum bisa langsung dikirim ke luar negeri. Produk dari Natuna harus lebih dulu dikirim ke daerah lain seperti Batam untuk proses administrasi ekspor.
Akibatnya, identitas produk Natuna sering tidak terlihat dalam perdagangan internasional. Nilai ekonomi yang seharusnya dinikmati daerah juga ikut berkurang.
Pemkab Natuna Dorong Pelabuhan Selat Lampa Jadi Pelabuhan Internasional
Melihat kondisi tersebut, Pemkab Natuna mulai bergerak. Pemerintah daerah menyusun berbagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi biru sekaligus membuka akses perdagangan internasional langsung dari Natuna.
Salah satu langkah utamanya ialah mengusulkan Pelabuhan Selat Lampa di Kecamatan Pulau Tiga sebagai pelabuhan internasional ekspor-impor.
Pelabuhan ini tidak hanya disiapkan untuk aktivitas perikanan. Pemerintah juga ingin menjadikannya sebagai gerbang perdagangan berbagai komoditas unggulan Natuna.
Usulan tersebut akhirnya mendapat respons positif dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Pada pekan pertama Juli 2025, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut resmi menerbitkan Surat Nomor AL.301/II/14/DP-25 tentang penetapan Pelabuhan Selat Lampa sebagai pelabuhan internasional.
Penetapan itu dilakukan setelah pemerintah pusat menilai Pelabuhan Selat Lampa memenuhi berbagai syarat teknis.
Pelabuhan tersebut memiliki kedalaman laut yang cukup untuk disandari kapal hingga 1.000 gross tonnage. Selain itu, lokasinya juga berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia I (ALKI I), yang menjadi salah satu jalur penting perdagangan internasional.
Rehabilitasi Pelabuhan Mulai Dikerjakan
Setelah status internasional disetujui, pemerintah langsung bergerak cepat melakukan rehabilitasi pelabuhan.
Pada 2026, Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran APBN untuk memperbaiki fasilitas laut dan darat di Pelabuhan Selat Lampa.
Tahap pertama pembangunan ditargetkan selesai pada September 2026.
Pelabuhan ini akan dibangun dalam tiga tahap besar agar dapat berfungsi optimal sebagai pelabuhan internasional modern.
Pada tahap pertama, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran lebih dari Rp20 miliar.
Dana tersebut digunakan untuk merehabilitasi dua trestle existing dan membangun berbagai fasilitas pendukung.
Fasilitas itu meliputi terminal, kantin, pos jaga, gerbang utama, mushola, rumah dinas, area parkir, lapangan penumpukan barang, pagar pelabuhan, hingga saluran drainase.
Pembangunan diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Setelah itu, pekerjaan fisik dimulai pada April 2026.
Sebelum proyek berjalan, kawasan pelabuhan terlebih dahulu dipagari seng untuk mendukung keamanan selama pembangunan berlangsung.
Meski sedang direhabilitasi, aktivitas pelabuhan tetap berjalan seperti biasa.
Pelabuhan Selat Lampa masih difungsikan sebagai pelabuhan pengumpan untuk bongkar muat barang dan transportasi penumpang antardaerah.
Site Manager Proyek Rehabilitasi Pelabuhan Selat Lampa, Inno, mengatakan pekerjaan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan.
“Ketika ada kapal masuk, aktivitas pembangunan dihentikan sementara hingga proses bongkar muat dan naik turun penumpang selesai,” ujarnya.
IPSKA Natuna Jadi Kunci Ekspor Langsung
Meski status internasional sudah disetujui, Natuna ternyata masih menghadapi kendala lain.
Aktivitas ekspor belum bisa langsung berjalan karena Natuna belum memiliki Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA).
Padahal, IPSKA merupakan lembaga resmi yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA), salah satu syarat utama perdagangan internasional.
Tanpa SKA, produk dari Natuna tetap harus melalui daerah lain untuk menyelesaikan dokumen ekspor.
Kondisi ini membuat pelaku usaha harus mengeluarkan biaya tambahan dan membutuhkan waktu lebih panjang.
Namun Pemkab Natuna terus memperjuangkan kebutuhan tersebut ke pemerintah pusat.
Hasilnya mulai terlihat pada awal Maret 2026. Saat itu, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia resmi menerbitkan Keputusan Nomor 404 Tahun 2026 tentang penetapan IPSKA di Kabupaten Natuna.
Keputusan ini menjadi titik penting dalam sejarah perdagangan Natuna.
IPSKA Natuna mulai efektif berjalan pada Mei 2026 dengan tiga pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan dokumen ekspor.
Kini para pelaku usaha tidak perlu lagi pergi ke daerah lain hanya untuk mengurus administrasi ekspor.
Seluruh proses bisa dilakukan langsung dari Natuna.
Produk Natuna Kini Bisa Dikenal Dunia
Kehadiran IPSKA memberi dampak besar bagi Natuna.
Selama ini, banyak produk unggulan Natuna tercatat berasal dari daerah lain karena dokumen ekspornya diterbitkan di luar Natuna.
Kini identitas produk Natuna bisa tercantum langsung dalam perdagangan internasional.
Manfaat lainnya juga sangat besar bagi daerah.
Mulai dari pencatatan devisa ekspor, peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga penguatan citra Natuna sebagai wilayah perbatasan yang maju dan produktif.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Natuna, Marwan Sjah Putra, mengatakan IPSKA Natuna akan diresmikan pada Juni 2026.
Peresmian dilakukan oleh Bupati Natuna Cen Sui Lan bersama Kementerian Perdagangan RI secara daring.
Dalam kegiatan itu, pemerintah juga akan melakukan sosialisasi kepada para eksportir terkait mekanisme pengiriman barang ke luar negeri.
“Barang bisa diekspor ke negara mana saja selama negara tujuan menerima dan tidak melanggar aturan kedua negara,” ujarnya.
Natuna Bersiap Jadi Gerbang Perdagangan Baru Indonesia
Perjuangan Pemkab Natuna menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu terlihat megah di permukaan.
Ada proses panjang, koordinasi yang rumit, dan perjuangan administratif yang harus dilalui agar daerah perbatasan bisa berkembang.
Kini harapan baru mulai tumbuh di Pelabuhan Selat Lampa.
Di tengah aktivitas pembangunan yang terus berjalan, Natuna mulai menatap masa depan ekonomi yang lebih baik.
Hasil tangkapan nelayan diharapkan memiliki nilai jual lebih tinggi. Produk lokal juga mulai memiliki peluang menembus pasar internasional secara langsung.
Bahkan generasi muda Natuna kini bisa melihat peluang besar di daerahnya sendiri.
Meski izin impor masih menunggu penyelesaian nomor pelabuhan dari Kementerian Perdagangan RI, langkah besar Natuna sudah mulai terlihat.
Apa yang dibangun di Selat Lampa hari ini bukan sekadar pelabuhan.
Pemerintah sedang membuka jalur perdagangan baru sekaligus membangun masa depan ekonomi masyarakat Natuna.
Dari wilayah paling utara Indonesia, Natuna perlahan mulai menyiapkan diri menjadi gerbang baru perdagangan nasional di kawasan perbatasan.
