Gubernur Ansar serahkan DPA APBD 2026, Berikut Urutan Dinas Penerima Anggaran Terkecil hingga yang Paling Besar

Dinas Penerima Anggaran terbesar di Kepri
Dinas Penerima Anggaran terbesar di Kepri

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun Anggaran 2026 senilai Rp3,5 triliun kepada 33 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi tersebut.

Penyerahan DPA 2026 sejalan dengan penandatanganan perjanjian kerja antara Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan seluruh Kepala OPD Pemprov Kepri, sebagai wujud nyata komitmen bersama untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

“Melalui penandatanganan perjanjian kerja sama ini, kita semua berjanji dan berkomitmen mewujudkan sekaligus mencapai sasaran serta target yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kepri 2025-2029,” kata Gubernur Ansar usai menyerahkan DPA APBD 2026 di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Selasa.

Ansar meminta seluruh kepala OPD Pemprov Kepri mempercepat proses administrasi usai menerima DPA 2026, seperti penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK serta Bendahara Pengeluaran.

Selain itu, ia juga mendorong percepatan proses pengadaan barang dan jasa melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

“Saya ingin pada 2026, pelaksanaan APBD didukung oleh birokrasi dan administrasi yang lebih baik dari tahun sebelumnya,” ujar Ansar.

Gubernur juga mengingatkan kepala OPD dan jajaran dapat mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBD, harus bermuara pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kepri.

Ansar berkomitmen memperkuat program pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, budaya serta peningkatan kualitas SDM di Kepri melalui pembiayaan APBD 2026.

“Semua sektor kita dorong peningkatannya, meskipun dengan anggaran yang terbatas,” ucap Ansar.

Adapun besaran masing-masing pagu anggaran dari setiap OPD Pemprov Kepri, sebagai berikut:

No Perangkat Daerah Anggaran
1 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Rp6 miliar
2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rp8 miliar
3 BPSDM Rp14 miliar
4 Badan Penghubung Daerah Rp14 miliar
5 Dinas PMD dan Dukcapil Rp15 miliar
6 Dinas Penanaman Modal & PTSP (DPMPTSP) Rp16 miliar
7 Dinas Kebudayaan Rp16 miliar
8 Dinas Pariwisata Rp16 miliar
9 Dinas Sosial Rp20 miliar
10 BKD dan Korpri Rp20 miliar
11 DP3AP2KB Rp21 miliar
12 Dinas Koperasi dan UKM Rp21 miliar
13 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp21 miliar
14 Disperindag Rp22 miliar
15 Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran Rp22 miliar
16 Barenlitbang Rp25 miliar
17 Dinas Perhubungan Rp29 miliar
18 Dinas KP2KH Rp29 miliar
19 Dinas ESDM Rp30 miliar
20 Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Rp31 miliar
21 Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Rp33 miliar
22 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp34 miliar
23 Badan Kesbangpol Rp34 miliar
24 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Rp35 miliar
25 Inspektorat Daerah Rp42 miliar
26 Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Rp57 miliar
27 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Rp95 miliar
28 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Rp130 miliar
29 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPRP) Rp269 miliar
30 Sekretariat DPRD Rp271 miliar
31 Sekretariat Daerah Rp394,12 miliar
32 Dinas Kesehatan (Termasuk RSUD & RSKJK) Rp467 miliar
33 BKAD Rp592 miliar
34 Dinas Pendidikan Rp956 miliar

Sumber: Antara