Di tengah denyut nadi Batam yang tak pernah berhenti, DPRD bekerja dalam diam, menyuarakan harapan rakyat melalui pengawasan, dorongan kebijakan, dan perlindungan terhadap kebutuhan dasar warga.
Suara DPRD Batam sepekan terakhir benar-benar menunjukkan komitmennya sebagai wakil rakyat. Isu-isu krusial seperti kelangkaan minyak goreng, kebutuhan hunian layak, penyesuaian tarif listrik, hingga peredaran gula merah oplosan menjadi fokus utama dalam berbagai rapat dan sidang yang digelar DPRD Kota Batam.
Transparansi Minyak Goreng: Dari Pabrik ke Meja Makan
Langkah awal dimulai dari Komisi III DPRD Batam yang mendesak transparansi dalam distribusi minyak goreng. Dalam rapat dengar pendapat bersama PT Sinergy Oil Nusantara (SON) dan Disperindag Batam, anggota dewan, Ruslan Sinaga, meminta data konkret: “Kami ingin tahu ke mana saja produksi PT SON dialokasikan. Ini menyangkut kebutuhan harian masyarakat.”
Kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu menjadi pengingat pahit. DPRD tak ingin hal itu terulang. Sayangnya, datanya belum siap. Maka, DPRD menjadwalkan ulang RDP, demi menjamin kebijakan distribusi yang tepat sasaran.
Harapan di Tengah Rumah Liar: Rusunami untuk Masa Depan
Sementara itu, Anggota DPRD Suryanto mengangkat isu hunian. Ia mendorong agar Pemkot Batam segera merealisasikan pembangunan rumah susun milik (rusunami) bagi warga yang tinggal di kawasan rumah liar.
“Selama ini mereka hanya mencari suara saat pemilu, tapi tak pernah memprioritaskan dalam pembangunan,” ucapnya tegas. Ia ingin rusunami masuk ke dalam RPJMD agar memiliki kekuatan hukum dan anggaran yang nyata.
Suara Kecil untuk Kebijakan Besar: Tolak Penyesuaian Tarif Listrik
Dalam sidang paripurna, Fraksi PKB DPRD Batam menegaskan penolakan terhadap rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). “Belum waktunya,” ujar Ketua Fraksi PKB, Surya Makmur Nasution. Mereka menilai ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih pascapandemi.
Selain itu, fraksi ini juga mendorong efisiensi anggaran, perbaikan layanan kesehatan, dan pengaktifan kembali BUMD yang bisa berperan dalam distribusi sembako.
Gula Merah Oplosan: Lindungi Konsumen dari Bahaya yang Tak Terlihat
Isu terakhir yang mengemuka berasal dari Komisi II DPRD Batam. Dugaan beredarnya gula merah oplosan menggugah reaksi cepat. RDP bersama BPOM, Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, secara langsung.
Sekretaris Komisi II, Safari Ramadhan, menegaskan pentingnya pengawasan. “Kami menerima banyak aduan, mulai dari warna yang mencurigakan hingga rasa yang berbeda.”
Dari laporan Dinas Kesehatan, mereka menemukan kondisi produksi yang tidak layak, bahkan ada pekerja yang tidak mengenakan pakaian atas karena ruangan terlalu panas. DPRD berjanji menggelar RDP lanjutan yang akan menghadirkan semua pelaku usaha demi pembinaan dan perlindungan maksimal bagi konsumen.
