BATAMCLICK.COM: Suasana Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Senin (2/6/2025), terasa penuh harap. Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Walikota Batam, Li Claudia Chandra berdiri mantap di mimbar, didampingi deretan anggota dewan yang menatap penuh perhatian. Hari itu, Amsakar hadir untuk menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Penyampaian ini bukan sekadar agenda rutin. Di baliknya, ada upaya serius untuk menyesuaikan arah pembangunan Batam dengan dinamika ekonomi yang terus berubah. Seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Amsakar menjelaskan betapa pentingnya menjaga kesinambungan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
“Penyesuaian ini penting untuk memastikan kebijakan fiskal daerah tetap responsif terhadap realitas dan tantangan ekonomi yang kita hadapi bersama,” tutur Amsakar, suaranya tenang namun penuh keyakinan.
Dalam pemaparan yang mengalir lugas, Amsakar menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Batam tahun 2025 yang kini berada pada kisaran 6,8% hingga 7,5%. Angka ini sedikit direvisi dari proyeksi awal, namun tetap menunjukkan optimisme. Ia menekankan, sektor investasi, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan pariwisata terus menjadi tulang punggung pertumbuhan Batam.
Inflasi, lanjutnya, diperkirakan tetap stabil dalam rentang 1,5%–3,5%, mengikuti arah target inflasi nasional. Sementara itu, konsumsi riil per kapita masyarakat Batam tahun depan akan meningkat menjadi Rp19,87 juta hingga Rp20,07 juta, naik dari Rp19,67 juta pada tahun sebelumnya.
Kabar baik juga datang dari sisi pendapatan. Pemerintah Kota Batam menaikkan target pendapatan daerah dalam Perubahan KUA/PPAS 2025, dari Rp3,96 triliun menjadi Rp4,17 triliun—kenaikan 5,15% yang mencerminkan keyakinan akan pertumbuhan penerimaan daerah dari pajak, retribusi, dan dana transfer.
Amsakar kemudian merinci arah belanja daerah yang akan difokuskan pada lima prioritas pembangunan. “Kita ingin memastikan pembangunan Kota Batam berjalan merata dan berkelanjutan, dengan didukung tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel,” tegasnya.
Kelima prioritas pembangunan itu meliputi: peningkatan daya saing daerah, pemerataan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi, reformasi birokrasi untuk pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan infrastruktur modern dan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing.
Menutup paparannya, Amsakar menegaskan pentingnya sidang paripurna sebagai bentuk akuntabilitas publik. “Sidang paripurna ini bukan hanya formalitas, tetapi bagian penting dari komitmen kita semua untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya penuh semangat.
Di balik pidato itu, ada secercah harapan: harapan bahwa pembangunan Batam akan terus maju, membawa kesejahteraan bagi setiap warganya.
Rusdi
