Semua fraksi angkat suara dalam sidang paripurna, beri catatan tajam untuk rakyat kecil
DPRD Batam menunjukkan komitmennya dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat paripurna yang digelar Selasa siang (1/7/2025), seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum mereka, sebagian secara langsung, sebagian lagi secara tertulis.
Rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Batam dan dipimpin langsung Wakil Ketua I, Haji Aweng Kurniawan. Turut hadir Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra.
Fraksi-Fraksi Suarakan Dukungan dan Catatan Kritis
Fraksi Gerindra melalui Anang Adhan menyatakan setuju agar segera membahas Ranperda sesuai mekanisme. Ia bahkan menutup penyampaiannya dengan pantun, sebelum menyerahkan dokumen resmi ke pimpinan rapat.
Fraksi Golkar pun bersikap tegas. Melalui Ketua Fraksi Muhammad Yunus Muda, SE, mereka menyatakan dukungan penuh terhadap kelanjutan pembahasan. Warya Burhanuddin mewakili Fraksi PKS menyampaikan pandangan senada.
Dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi NasDem, menyampaikan pandangan umumnya secara tertulis tanpa membacakannya secara langsung. Fraksi Gabungan PAN-PPP-Demokrat juga melakukan hal serupa dengan menyerahkan dokumen lewat Muhammad Fadli.
PKB Soroti UMK, PAD, dan Layanan Kesehatan
Ketua Fraksi PKB, Drs. H. Surya Makmur Nasution, M.Hum, menyampaikan pandangan secara langsung dari podium. Ia memuji pemerintah yang memprioritaskan belanja infrastruktur pelayanan publik seperti pengelolaan banjir, sampah, dan pembangunan jalan. Namun, ia juga memberikan catatan penting.
“Kami beri atensi khusus pada program untuk masyarakat kecil, seperti bantuan modal UMK. Selain itu, Pemko Batam juga harus memperluas dan menyalurkan Insentif lansia secara tepat sasaran,” tegas Surya.
PKB juga meminta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor parkir tepi jalan dan tunggakan PBB yang mencapai Rp500 miliar. Mereka mendorong pengaktifan kembali BUMD untuk menangani sektor-sektor strategis seperti distribusi sembako.
Soal pelayanan kesehatan, PKB mendesak perubahan besar. “Layanan harus lentur, bukan kaku. BPJS perlu permudah akses rawat inap lewat IGD, dan seluruh rumah sakit harus miliki SOP yang seragam,” ujar Surya.
Sorotan Fraksi Gabungan Hanura-PSI-PKN
Fraksi Gabungan Hanura-PSI-PKN melalui Tumbur Hutasoit juga menyatakan dukungan lanjutan. Ia menyampaikan keluhan masyarakat soal sulitnya menggunakan BPJS untuk rawat inap di RSUD. “Bahkan anggota dewan pun mengalami kendala yang sama,” katanya.
Tanggapan Wali Kota
Menutup rapat, Haji Aweng Kurniawan menyimpulkan bahwa seluruh fraksi mendukung pembahasan Ranperda. “Besok, kita lanjutkan dengan mendengarkan tanggapan Wali Kota Batam,” ucapnya.
Rapat berakhir dengan semangat kolektif dari wakil rakyat untuk melanjutkan proses penganggaran demi kesejahteraan masyarakat Batam.
