BATAMCLICK.COM: DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar rapat paripurna penting pada Rabu siang (28/5/2025) yang membahas dua agenda utama, yakni Rabu siang yang hangat di Kota Batam, 28 Mei 2025, menjadi saksi rapat paripurna penting yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam. Suasana serius namun penuh harapan mengiringi pembahasan dua agenda utama: pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPPAPBD) Tahun Anggaran 2024.
Dalam rapat ini, Wali Kota Batam Amsakar Achmad tampil penuh semangat, menjelaskan pentingnya penyampaian RPPAPBD sebagai amanat undang-undang. “Setiap kepala daerah wajib menyampaikan ranperda pertanggungjawaban APBD yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ujarnya di hadapan para anggota dewan.
Amsakar pun membawa kabar yang membuat hati lega: laporan keuangan Pemko Batam untuk tahun 2024 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. “Ini menjadi opini WTP ke-13 kalinya secara berturut-turut. Alhamdulillah, ini semua berkat kerja sama dan semangat transparansi dari semua pihak,” kata Amsakar, senyumnya tersirat haru.
Namun ia tak menampik, di balik pencapaian gemilang ini masih ada beberapa catatan dari BPK yang harus ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari, sesuai rekomendasi yang diberikan. Baginya, opini WTP bukan sekadar prestasi, melainkan juga tanggung jawab yang harus terus dijaga.
Dalam laporan keuangan yang disampaikan, Amsakar memaparkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp3,6 triliun atau 97 persen dari target Rp3,7 triliun. Di sisi belanja, realisasinya juga mencapai Rp3,6 triliun atau 94 persen dari total belanja yang ditetapkan. “Laporan keuangan ini menjadi cermin kinerja kita semua, dan menjadi dasar untuk mengevaluasi serta memperbaiki ke depan,” tuturnya.
Rapat paripurna yang berlangsung tenang itu diakhiri dengan sambutan hangat dari Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin. Ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian 13 tahun opini WTP yang diraih Pemko Batam. Namun, Kamaluddin juga mengingatkan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) benar-benar menindaklanjuti catatan BPK. “Semoga ke depan jumlah temuan audit semakin kecil, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Kamaluddin pun meminta agar seluruh fraksi partai politik segera mempersiapkan pandangan umum fraksi atas RPPAPBD tersebut. Rapat pandangan umum fraksi dijadwalkan bulan depan, menjadi momen penting bagi DPRD dan Pemko Batam untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun kota yang lebih baik—dengan tata kelola anggaran yang semakin rapi, dan semangat keterbukaan yang tak pernah padam.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga mengungkapkan garis besar kinerja keuangan daerah, dimana realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,6 triliun atau sekitar 97 persen dari target Rp3,7 triliun. Sementara itu, realisasi belanja mencapai Rp3,6 triliun atau sekitar 94 persen dari total target belanja sebesar Rp3,8 triliun. Ia berharap Ranperda tersebut dapat dibahas secara konstruktif bersama DPRD sesuai dengan tata tertib yang berlaku.
Ketua DPRD H. Muhammad Kamaluddin dalam penutup rapat menyampaikan apresiasi atas pencapaian opini WTP yang diraih Pemko Batam selama 13 tahun berturut-turut. Namun ia juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar serius menindaklanjuti catatan-catatan dari BPK.
“Kita semua berharap ke depan jumlah temuan hasil audit bisa diminimalisir demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel,” tegas Kamaluddin.
Kamaluddin juga meminta seluruh fraksi partai politik di DPRD untuk menyiapkan pandangan umum fraksi atas RPPAPBD yang disampaikan walikota. Menurutnya, rapat pandangan umum fraksi dijadwalkan bulan depan.(dede)
